TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini mengklaim NU tak akan mengajukan kandidat calon menteri jika tidak diminta oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Meski begitu, Helmy mengatakan PBNU siap berkontribusi membantu presiden di pemerintahan mendatang.

"Kami merasa terpanggil kalau diminta Pak Jokowi untuk ikut dalam proses ini, kami siap," kata Helmy kepada Tempo, Jumat, 2 Agustus 2019.

Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur K.H. Agoes Ali Masyhuri blak-blakan mengatakan organisasi ini seharusnya mendapat jatah menteri di kabinet Jokowi. Ali menyebut, dukungan kelompok nahdliyin kepada Jokowi - Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019 tidaklah gratis.

Helmy tak menampik ada beberapa hal yang akan lebih mudah dikerjakan jika perwakilan mereka duduk di kabinet. Helmy membeberkan, ada tiga isu yang menjadi fokus PBNU saat ini, yakni tantangan radikalisme dan terorisme, ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Tiga tantangan PBNU yang ke depan itu perlu ditingkatkan upaya-upaya hulu hilirnya supaya lebih serius," kata dia.

Helmy mengatakan masalah radikalisme dan terorisme menyangkut soal pemahaman keagamaan yang benar. Dia juga menyinggung soal bagaimana memerangi penyebaran radikalisme, terorisme, serta hoaks di era teknologi informasi dan media sosial seperti sekarang.

Menurut Helmy, negara selama ini belum efektif menggunakan sumber daya dan perangkat yang ada untuk menjawab tantangan perubahan di era digital. Mantan Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal ini berujar, pemerintah juga belum berhasil membangun kontra narasi terhadap hoaks, radikalisme, dan terorisme.

"Coba sekarang dari pihak pemerintah siapa yang melakukan counter narasi terhadap hoaks, hatespeech dan lainnya? Untuk mengklarifikasi yang ada saja belum bisa, apalagi untuk membangun narasi dalam sosial media yang baik," kata dia.

Adapun soal ekonomi, Helmy menyinggung disparitas yang terjadi di mana satu persen orang kaya Indonesia menguasai sekitar 40 persen aset negara. "NU tidak anti konglomerat, tapi hendaknya mereka harus diajak bermitra untuk menjadikan kelompok-kelompok mikro kecil itu mitra yang penting."

Helmy mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan Presiden Jokowi ihwal portofolio menteri untuk NU. Namun dia mengakui sudah ada pembicaraan dengan Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, yang juga merupakan Mustasyar PBNU.