TEMPO Interaktif, Jakarta:Harapan penuntasan kasus penembakan empat mahasiswa Trisakti 12 mei 1998 lalu, tergantung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan datang. Menurut anggota fraksi PDI Perjuangan Meilono Soewondo, DPR beberapa waktu lalu melalui pansus telah menetapkan kasus tersebut bukan sebagai pelanggaran HAM berat. Keputusan yang berbentuk rekomendasi itu, tidak mungkin dirubah oleh DPR saat ini karena kemungkinan besar hanya menghasilkan keputusan yang sama. Jadi tunggu DPR yang akan terpilih nanti, katanya kepada Tempo News Room usai acara diskusi peringatan lima tahun tragedi 12 Mei di kampus universitas Trisakti, Senin (5/5) siang. Meilono sendiri mengaku menyesalkan rekomendasi yang dibuat DPR tersebut. Padahal dukungan untuk menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat dikeluarkan oleh sejumlah fraksi besar di DPR antara lain FPDIP dan FPKB, namun sayangnya pada saat pengambilan suara hampir separuh dari anggota fraksi-fraksi tersebut tidak hadir. Hal ini merupakan kegagalan DPR dalam memenuhi keinginan masyarakat. Sebelumnya, ketua Tim Penuntasan Kasus (TPK) 12 Mei, Dadan Umar Daihani menyatakan, rekomendasi DPR amat diperlukan dalam penuntasan kasus tersebut karena akan menjadi acuan bagi semua institusi negara yang terkait dalam pengungkapan kasus ini. TPK sendiri menururt Dadan telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus Trisakti misalnya melalui Mahkamah Militer dan Komnas HAM. Namun hasilnya mengecewakan karena tidak ada penanggung jawab tertinggi aparat keamanan yang diseret ke pengadilan. Sementara praktisi hukum yang juga ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Hendardi, mengatakan terkatung-katungnya kasus Trisakti disebabkan keengganan pemerintah untuk melakukan perubahan yang fundamental dalam penegakan hukum di tanah air. Hal ini disebabkan rezim pemerintah saat ini masih dipengaruhi oleh sisa-sisa pejabat orde baru.(Adek/Mahdi-TNR)