TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimulai sejak akhir 2018, memilki dampak terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Menurut BPS, Pemilu berdampak baik juga buruk.

Dari tiga aspek penilaian IDI oleh BPS, aspek yang menunjang kenaikan indeks adalah aspek lembaga demokrasi. Kaderisasi yang intens dilakukan partai politik selama pemilu adalah alasan dari naiknya indeks demokrasi Indonesia 2018. “IDI 2018 ini lebih disebabkan lembaga demokrasi di sana ada kegiatan kaderisasi yang intensif dilakukan oleh partai-partai politik peserta pemilu,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto di kantornya, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin 29 Juli 2019.

Indeks demokrasi di Indonesia 2018 masih masuk dalam kategori sedang, dengan angka 72,39 persen. Ini naik 0,28 persen dari tahun sebelumnya, 2017.

Aspek lembaga demokrasi adalah satu-satunya aspek yang menunjang peningkatan indeks demokrasi tahun ini. Aspek lembaga demokrasi naik 2,76 persen dari tahun 2017.

Aspek kebebasan sipil saat ini berada pada angka 78,46 persen. Turun dari 78,75 persen pada 2017. Aspek ini sempat memasuki kategori baik (di atas 80 persen) pada periode 2009-2011 dan tahun 2014-2015. Adapun mencapai titik terendahnya pada tahun 2016.

Aspek hak-hak politik kini berada pada angka 65,79 persen. Seperti aspek sebelumnya hak-hak politik juga menurun dari 66,63 persen. Aspek ini terus menurun sejak 2015.

Selain meningkatkan aspek lembaga demokrasi, Pemilu, di sisi lain menurunkan aspek kebebasan publik. Menurut Suhariyanto pada Pemilu 2019 ini terjadi friksi-friksi di antara masyarakat masyarakat. Ia menduga hal ini berkaitan dengan menyebarnya hoax, yang menyebabkan Pemilu 2019 lebih panas. “Pelaksanaan Pemilu 2019 ini agak panas terutama karena munculnya hoax yang tidak bertanggung jawab, hingga di lapisan bawah pun terjadi friksi-friksi.”

Meski demikian Direktur Statistik Ketahanan Sosial, BPS, Hermawati Marhaeni mengatakan tanpa agenda pemilu indeks demokrasi tahun 2018 bisa jadi turun. “IDI ini termasuk indikator yang sangat dinamis sekali,” kata Hermawati kepada wartawan di kantor BPS.

Dalam penghitungan IDI, BPS menggunakan metode empat sumber data yaitu; review surat kabar lokal; review dokumen (Perda, Pergub, dll); focus group discussion; dan wawancara mendalam.