BPS Rilis Indeks Demokrasi Indonesia, Kebebasan Sipil Menurun

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rilis Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 di Kantor Badan Pusat Statistik, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin 29 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Rilis Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 di Kantor Badan Pusat Statistik, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin 29 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, JakartaHasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) masuk dalam kategori sedang, dengan angka 72,39 persen. Angka ini naik 0,28 persen dari tahun sebelumnya.

    “Indeks Demokrasi Indonesia mengalami perbaikan. Meskipun naiknya hanya sebesar 0,28 poin tetapi di sana menunjukkan ada peningkatan,” ujar Ketua BPS Suhariyanto di kantornya, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin 29 Juli 2019.

    BPS menggunakan tiga aspek untuk menentukan IDI. Yaitu, aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Ketiganya, menunjukkan tren yang berbeda setiap tahunnya.

    Aspek kebebasan sipil saat ini berada pada angka 78,46 persen. Turun dari 78,75 persen di tahun 2017. Aspek ini sempat memasuki kategori baik (di atas 80 persen) pada periode 2009-2011 dan tahun 2014-2015. Adapun mencapai titik terendahnya pada tahun 2016.

    Aspek hak-hak politik kini berada pada angka 65,79 persen. Seperti aspek sebelumnya hak-hak politik juga menurun dari 66,63 persen. Aspek ini terus menurun sejak tahun 2015.

    Aspek lembaga demokrasi adalah satu-satunya aspek yang menunjang peningkatan indeks demokrasi tahun ini. Aspek ini naik 2,76 persen dari tahun 2017.

    “Dari tiga aspek ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2018 naik sebesar 0,28 poin. Penyebab utamanya adalah perbaikan pada aspek lembaga demokrasi pada tahun 2018,” kata Suhariyanto.

    Menurut Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Hermawati Marhaeni, alasan aspek lembaga demokrasi bisa mengkompensasi penurunan dua variabel lainnya, adalah pengaruh pemilu. Menurutnya partai politik gencar melakukan kaderisasi menjelang pemilu, dan proses kaderisasi oleh parpol ini masuk dalam indikator penilaian.

    Ia tak menampik, bahwa indeks demokrasi bisa jadi turun bila tahun 2018 lalu tidak ada agenda pemilu. “Iya (bisa turun). Jadi IDI ini termasuk indikator yang sangat dinamis sekali,” kata Hermawati kepada wartawan di kantor BPS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.