GP Ansor Harap Jokowi Beri NU Posisi Ideal: Jangan Itu-itu Saja

Reporter

Antara

Senin, 29 Juli 2019 07:37 WIB

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (tengah) berserta jajaran pengurus pusat GP Ansor saat memberikan keterangan pers terkait insiden pembakaran bendera bertulikan kalimat Tauhid oleh Banser NU, Rabu 24 Oktober 2018, di PP Ansor Jakarta Pusat. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Malang - Ketua Umum Gerakan Pemuda atau GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan banyak kader Nahdlatul Ulama (NU) yang siap untuk mengisi kursi menteri di kabinet Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

"Kami berharap, besok pemerintahan Jokowi ini, akan memberikan porsi NU pada posisi strategis, jangan itu-itu saja," kata Yaqut, usai menghadiri Konferensi Wilayah Gerakan Pemuda Ansor XIV Provinsi Jawa Timur, di Kota Malang, Ahad, 28 Juli 2019.

Yaqut mengatakan selama ini, NU selalu diposisikan untuk mengisi kursi Menteri Agama, Menteri Desa, atau Menteri Tenaga Kerja. Padahal, kata dia, banyak kader NU yang memiliki banyak pengalaman dan kualitas untuk mengisi kursi menteri sektor strategis.

Kursi sektor strategis tersebut, kata Yaqut, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Energi atau Sumber Daya Mineral (ESDM). "Saya ini di Komisi VI, yang mengurusi BUMN, tapi bukan berarti saya minta menteri BUMN lho ya, ini contoh," kata Yaqut sembari tertawa.

Ia meyakini bahwa pada saat Presiden Jokowi menunjuk salah satu kader NU untuk mengisi kursi menteri, tidak ada satu kader NU yang akan menolak. Karena semua kader NU wajib menjalankan tugasnya dan tidak pernah menolak.

"Jika ini tugas, Ansor akan menolak mundur. Saya yakin, NU akan mendapatkan representasi dalam kabinet, karena selama ini ikut berjuang," kata Yaqut.

Saat ini, NU tengah tengah menggodok nama-nama kandidat yang akan diusulkan kepada Jokowi - Ma'ruf Amin untuk mengisi kursi kabinet. Nama-nama tersebut, akan ditentukan untuk posisi mana saja yang sesuai dengan pengalaman kandidat.

Sementara itu, menanggapi peranan oposisi dari partai politik yang ada, menurut Ketua Umum GP Ansor ini menuturkan hal tersebut merupakan hal yang lumrah. Bahkan, peran oposisi diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintah. "Hidup itu perlu keseimbangan, seperti juga peran oposisi, itu diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintah," tutup Yaqut.

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

14 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

17 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

21 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

22 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

22 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

23 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya