KIK Berebut Ketua MPR, Bamsoet Anggap Perlu Ketegasan Jokowi

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Minggu, 28 Juli 2019 18:30 WIB

Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kiri) dan Utut Adiyanto (kanan) memperkenalkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terpilih, Destry Damayanti (kedua kanan) saat Rapat Paripuna ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi perlu bertindak langsung di tengah perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di internal partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Untuk meredakan ketegangan di koalisi, perlu ketegasan Presiden Jokowi, termasuk dalam pengaturan posisi strategis di MPR," ujar Bambang Soesatyo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2019.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, hingga saat ini Partai Golkar selaku partai pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen, masih merasa paling pantas mendapatkan kursi Ketua MPR. Di lain sisi, ujar dia, PKB bahkan PDIP sekalipun juga dinilai mengincar posisi yang sama karena secara aturan memang tidak ada larangan partai pemenang menduduki kursi Ketua DPR dan MPR.

"Untuk itu, dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, saya yakin Pak Jokowi dapat menyelesaikannya dengan elegan, karena kesolidan koalisi sangat penting di bagi kesuksesan pemerintahan ke depan," ujar Ketua DPR RI ini.

Sebelumnya, terjadi pertemuan antara empat ketua umum partai KIK, yakni Nasdem, Golkar, PKB dan PPP di DPP NasDem Gondangdia, Jakarta pada Rabu lalu. Namun, pertemuan itu tidak melibatkan perwakilan PDIP. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait paket MPR.

Advertising
Advertising

Dua hari kemudian, terjadi pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Usai pertemuan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Partai Gerindra dan PDIP memiliki sejumlah garis politik dan konsep politik yang sama dengan Partai Gerindra, sehingga membuka peluang kerjasama dengan Gerindra di parlemen lewat paket MPR. Dua agenda ini menimbulkan spekulasi telah terjadi perpecahan dalam tubuh koalisi Jokowi.

Jokowi menampik berbagai spekulasi tersebut dan mengatakan situasi internal koalisi partai politik pendukung pemerintah tetap solid. Ia membantah ada perpecahan atau konflik di antara partai pendukung. "Koalisi tetap rukun-rukun saja. Lebih solid dari yang sebelumnya," kata dia Jokowi dalam acara pembubaran TKN Jokowi-Ma'ruf di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2019.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

4 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

4 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

6 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

11 jam lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

14 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

14 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya