TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan empat ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja di kantor Surya Paloh pada Senin 22 Juli 2019 tanpa kehadiran PDIP. Empat ketua umum yang bertemu itu adalah Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Absennya PDIP dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sebagai sindiran soal soliditas koalisi.

Adi menilai, tema pertemuan yang mengusung semangat soliditas koalisi tersebut bertolak dari adanya partai di koalisi Jokowi yang beda sikap politik dan bikin 'koalisi' sendiri mengangkut paket MPR.

"Pernyataan mereka seakan memberi pesan, jangan sampai ada koalisi dalam koalisi, karena bikin kebijakan sendiri tanpa koordinasi dengan partai lainnya. Terutama menyangkut kebijakan merangkul kubu Prabowo ke Jokowi," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Juli 2019.

Dengan ketidakhadiran PDIP dalam pertemuan itu, ujar Adi, tentu membuat pertanyaan apakah sindiran itu diarahkan kepada PDIP. "Apakah sinyal pesan 'soliditas internal' itu ditujukan ke PDIP atau tidak, itu biar waktu yang menjawabnya," ujar dia.

Pertemuan ketua umum partai koalisi Jokowi-Ma'ruf terjadi di tengah isu perebutan kursi ketua MPR antarpartai koalisi. PDIP dan PPP sebelumnya menyatakan dalam posisi terbuka membahas kemungkinan partai non-koalisi bergabung dalam satu paket MPR.

Adapun lima partai koalisi Jokowi-Ma'ruf yang lolos ke parlemen yakni: PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam pertemuan itu.

Surya Paloh menjelaskan alasan absennya Megawati dalam pertemuan itu karena ketua umum partai banteng itu tengah sibuk mempersiapkan kongres PDIP yang akan digelar Agustus mendatang.

"Kami sadar Ibu Mega pasti sibuk sekali saat ini. Nanti kami cari waktu lagi duduk dengan Mbak Mega, lima orang atau semua ketua umum. Harapan kami punya perspektif dan pikiran yang sama," ujar Paloh di kantornya, kemarin.

Suharso Monoarfa menekankan, dalam pertemuan itu, empat ketua umum partai telah menyamakan persepsi menuju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mendatang. Suharso mengisyaratkan empat partai menutup pintu bagi oposisi bergabung.

"Kami ingin soliditas koalisi itu terjaga. Dan bagaimana kami mengantisipasi adanya pikiran-pikiran apakah diperlukan perluasan keanggotaan dari koalisi dan seterusnya," ujar Suharso di kantor DPP Nasdem pada Senin, 22 Juli 2019.

Dalam pertemuan itu, ujar Suharso, empat ketum memiliki satu kesimpulan bahwa untuk sementara ini, koalisi Jokowi-Ma'ruf belum mengagendakan hal semacam perluasan koalisi itu. "Belum waktunya," ujar Suharso.