TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengakui dana bagi TNI-Polri saat ini masih minim. Minimnya dana itu ia nilai tak terlepas dari faktor ekonomi negara yang masih terbatas untuk memberi anggaran lebih.

"Memang sekarang ini anggaran TNI dan Kepolisian itu belum sebesar negara lain. Tapi tiap tahun ada kemajuan," kata JK saat memberi pembekalan terhadap Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 15 Juli 2019.

Menurut JK anggaran untuk TNI-Polri saat ini sekitar Rp 200 triliun. Khsusus untuk TNI saja, sekitar Rp 100 triliun lebih. Dengan anggaran itu, JK mengatakan peningkatan kualitas TNI-Polri sangat tergantung pada kemampuan mengolah anggaran. "Tentu saja itu minimum untuk pengembangan militer yang kuat," kata JK.

JK menegaskan urusan anggaran bagi keamanan ini tak terlepas dari kemajuan ekonomi suatu negara. Untuk menjaga kekuatan ekonomi, maka negara harus memiliki tentara yang kuat untuk menjaganya. Di sisi lain, tentara yang kuat hanya dapat dicapai bila negara memiliki ekonomi yang kuat.

"Jadi keduanya saling ketergantungan. Tak mungkin kita punya tentara yang kuat tanpa kemampuan ekonomi yang membiayainya," kata JK.

Ia mencontohkan Cina yang 20-30 tahun lalu hanya memiliki jumlah tentara yang besar namun tak didukung peralatan yang canggih. Saat Cina merangkak menjadi negara dengan ekonomi terkuat, kekuatan militer mereka pun ikut terangkat. "Karena itulah keduanya (ekonomi dan militer) harus sama-sama kita majukan," kata JK.

Pembekalan Capaja diikuti oleh 781 perwira. Mereka terdiri dari 259 TNI Angkatan Darat, perwira Angkatan Laut berjumlah 117 orang, perwira Angkatan Udara berjumlah 99 perwira, dan 306 perwira Polri.