Ini Alasan JK Minta Anggota TNI - Polri Melek Teknologi

Reporter

Egi Adyatama

Senin, 15 Juli 2019 15:23 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberi pembekalan terhadap Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 15 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta kepada anggota TNI dan Polri untuk lebih banyak menguasai teknologi. Hal ini tak terlepas dari masuknya era baru perang, yakni perang teknologi.

"Dalam perang teknologi, yang menang adalah yang menguasai teknologi. Di militer, kepolisian, penguasaan teknologi adalah sesuatu yang penting," kata JK saat memberi pembekalan terhadap Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 15 Juli 2019.

JK mengatakan Capaja TNI dan Polri ini merupakan masa depan kedua instansi keamanan negara. Tiap generasi memiliki tantangan sendiri dalam urusan keamanan. Untuk generasi saat ini dan ke depan, JK mengatakan urusan teknologi ini menjadi yang paling utama.

Ia menyebut pemerintah telah berupaya mengejar ketertinggalan teknologi dari negara lain. Beberapa lembaga juga telah didirikan untuk menunjang tujuan ini. Salah satunya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Mereka ditugaskan untuk melakukan research dan penguasaan dan penjabaran dari teknologi yang belum kita kuasai. Universitas-universitas di mana pun ditingkatkan research dan kemampuan teknologinya," kata JK.

Tak hanya dari pemerintah. JK mengatakan upaya untuk memajukan penguasaan teknologi di Indonesia juga harus diiringi dengan dukungan perusahaan-perusahaan swasta, yang menyediakan teknologi yang lebih maju. "Tanpa itu, persaingan tak bisa kita menangkan," kata JK.

Advertising
Advertising

Pembekalan yang dihadiri JK itu diikuti oleh 781 perwira. Mereka terdiri dari 259 TNI Angkatan Darat dengan komposisi 244 putra dan 15 putri, perwira Angkatan Laut berjumlah 117 orang yang terdiri dari 103 putra 14 putri, perwira Angkatan Udara berjumlah 99 perwira yang terdiri dari 9 putri dan 90 putra, danda 306 perwira polri dengan komposisi 256 putra dan 50 putri.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

25 menit lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

15 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya