TEMPO Interaktif, Jakarta: Nasib Lembaga Sensor Film akan ditentukan dalam sidang lanjutan terhadap uji materi Undang-Undang No 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (30/4) ini. Sidang yang akan dimulai pukul 10.00 tersebut beragendakan pengucapan putusan.Uji materi Undang-undang Perfilman diajukan sejumlah pekerja film seperti Riri Riza (sutradara film), Shanty (aktris), Nia Dinata (produser film), Rois Ampradiani (penyelenggara festival film), dan Tino Saroengallo (pengajar/sutradara film). Mereka menilai pemotongan film yang dilakukan Lembaga Sensor bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Mereka juga menilai Lembaga Sensor perlu dibubarkan karena lembaga ini tidak memiliki parameter yang jelas tentang penyensoran. Cara kerja lembaga ini juga dinilai tidak pernah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.Ahli perfilman sekaligus budayawan Seno Gumira Ajidarma, yang diajukan para pemohon sebagai ahli pada persidangan 24 Januari lalu, mengatakan keberadaan Lembaga Sensor tidak diperlukan lagi. Sebab lembaga ini tak lebih dari representasi negara dan regulasi. Adapun Goenawan Muhammad, saksi ahli lainnya, mengatakan penghapusan Lembaga Sensor merupakan tuntutan dari kebebasan berekspresi. Budayawan Taufiq Ismail yang berbicara sebagai ahli dari pemerintah pada persidangan 24 Januari mengatakan Lembaga Sensor masih diperlukan. Sebab tanpa adanya pengawasan, film dapat menjadi media perusak moral. "Adanya ekspresi nafsu dan syahwat yang ditampilkan melalui film," katanya. Dwi Riyanto Agustiar