TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meminta para menterinya untuk mempermudah proses investasi untuk industri yang berorientasi ekspor. Ia bercerita meski sudah berkali-kali mengingatkan namun fakta yang ditemui di lapangan berbeda.

Baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Sentil Rini Soemarno dan Ignasius Jonan

Jokowi bercerita, Wakil Presiden Jusuf Kalla melapor ada proses pembangunan industri Petrokimia di suatu daerah yang terhambat selama setahun lebih karena lambatnya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi, ya, ini menghambat," katanya saat memimpin rapat kabinet paripurna di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 8 Juli 2019.

Selain itu, kata dia, hal sama ditemui pula saat berkunjung ke Manado beberapa hari lalu. Ia menemukan banyak investor yang ingin mendirikan hotel di tempat-tempat wisata di sana. Namun, fakta yang ia temukan banyak pengusaha yang terkendala dengan izin tata ruang.

"Sebetulnya dari menteri BPN (Badan Pertanahan Negara) bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ucapnya.

Tidak hanya itu, Jokowi menyoroti pula kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pasalnya sektor migas menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan sejak Januari-Mei 2019.

Baca: Jika Beri Amnesti Baiq Nuril, Jokowi Tak Perlu Pertimbangan MA

"Ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas pak menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi.