Ini Alasan Wakil Ketua KPK Maju Lagi Jadi Calon Pimpinan

Jumat, 5 Juli 2019 12:44 WIB

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka menyampaikan keterangan pers terkait OTT Jaksa Kejati , di gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Para Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan maju kembali dalam seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023. Syarif mengatakan alasannya maju kembali karena masih ada yang belum tercapai selama masa kepemimpinannya empat tahun terakhir ini. "Ingin melanjutkan yang telah baik di KPK dan menyempurnakan yang belum tercapai." Syarif menyampaikannya melalui pesan teks, Kamis, 4 Juli 2019.

Syarif memasukkan berkas lamaran pada hari terakhir masa pendaftaran seleksi yakni, pada Kamis, 4 Juli 2019. Melalui surat elektronik, dia mengirimkan berkas yang dibutuhkan di penghujung waktu. "Akhirnya, last minute," kata dia.

Baca juga: Mengintip Harta Kekayaan Perwira Polri Pendaftar Capim KPK

Dari Polri, nama-nama yang sudah mendaftar sesuai dengan yang usulan nama yang telah beredar, yaitu Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Antam Novambar, perwira tinggi Bareskrim Polri yang sedang bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Inspektur Jenderal Dharma Pongrekum, Widyaiswara Utama Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Coki Manurung.

Ada pula analis Kebijakan Utama Bidang Polisi Air Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Inspektur Jenderal Abdul Gofur, perwira tinggi Bareskrim Polri yang sedang bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan Brigadir Jenderal M. Iswandi Hari, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Bambang Sri Herwanto.

Advertising
Advertising

Kemudian, Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri Brigadir Jenderal Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Juansih, dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Sri Handayani.

Baca juga: Penasihat KPK Maju Jadi Calon Pimpinan KPK ...

Anggota Pansel Capim KPK, Harkristuti Harkrisnowo, sebelumnya mengatakan total pelamar seleksi sudah mencapai 348 orang ketika pendaftaran resmi ditutup Kamis, 4 Juli 2019 pukul 16.00. Jumlah masih bisa bertambah karena pendaftaran online dibuka sampai pukul 23.59.

Dari total pendaftar, sebanyak 13 orang berasal dari instansi KPK, di antaranya 3 komisioner dan 10 pegawai internal. Sembilan anggota Polri aktif yang ikut melamar, pensiunan Polri, 5 jaksa, 9 hakim, 53 advokat, dosen, wakil bupati, PNS, auditor, dan swasta.

ROSSENO AJI | FRISKI RIANA

Berita terkait

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

33 menit lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

12 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

17 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

19 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Diskusi dengan Alexander Marwata Soal Mutasi ASN Kementan, IM57+: Wajib Didalami

1 hari lalu

Nurul Ghufron Diskusi dengan Alexander Marwata Soal Mutasi ASN Kementan, IM57+: Wajib Didalami

Ketua IM57+ InstituteNurul Ghufron yang mengaku berdiskusi dengan Alexander Marwata soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya