TEMPO.CO, Jakarta-Intonasi suara Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meninggi saat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyinggung dugaan aliran duit suap Komite Olahraga Nasional Indonesia ke Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang pada 2015. Menpora Imam berujar pengaitan itu membuat NU tersinggung.

"Karena ini soal besar yang diketahui dan membuat NU marah, padahal tidak benar sama sekali," kata Imam saat bersaksi dalam sidang perkara suap dana Hibah KONI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.

Baca Juga: Menpora Tak Bisa Menjelaskan Penggelembungan Dana Hibah KONI

Imam bersaksi untuk tiga pejabat Kementerian Pemuda Olahraga, yakni Deputi IV Kemenpora Mulyana, dan dua pejabat pembuat komitmen Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. KPK mendakwa ketiganya menerima suap dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E. Awuy.

Mulyana didakwa menerima Rp 400 juta dan sebuah mobil Toyota Fortuner. Sementara Adhi dan Eko didakwa menerima Rp 215 juta. Suap diberikan untuk memperlancar pencairan dana hibah KONI dari Kemenpora. Ending divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan Johny 1 tahun 8 bulan penjara karena terbukti menyuap Mulyana cs.

Dalam sidang dengan terdakwa Ending, Wakil Bendahara Umum KONI Lina Nurhasanah mengatakan pernah disuruh bosnya itu untuk mengantarkan uang Rp300 juta ke Surabaya. Lina menuturkan Ending datang bersama Sekretaris Kemenpora Alfitra Salam. “Menurut informasi dari Pak Hamidy (Ending), uang itu untuk Muktamar NU,” kata dia saat bersaksi, Kamis, 25 April 2019.

Imam menampik keterangan Lina. Menurut dia, Alfitra dan Ending tidak pernah datang ke Muktamar NU yang diselenggarakan di Jombang pada 2015. Imam mengatakan sudah mengecek ke panitia muktamar. Panitia, kata Imam, sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada sumbangan dari KONI untuk acara itu. "Tolong ini diklarifikasi betul Pak Jaksa, karena menyangkut jamiatul ulama," kata Imam.

Simak Juga: Sering Jawab Tak Tahu, Menpora Diperingatkan Jaksa KPK

Jaksa mengatakan hanya ingin mengklarifikasi pernyataan saksi dalam persidangan. Dia mengatakan setiap kesaksian harus diuji di muka sidang. "Kalau tidak (diuji), malah jadi salah paham," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar NU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas telah membantah tudingan itu. Menyebut-nyebut nama PBNU dalam perkara suap dana hibah itu, kata dia, bisa menjadi fitnah bagi NU. Dia meminta nama NU tidak disangkutpautkan dengan kasus suap KONI. "Jangan orang mengatasnamakan kepanitiaan tertentu dan membawa-bawa nama NU, lalu NU yang disebut-sebut," kata Robikin, Jumat, 26 April 2019.