Pilpres 2019 Usai, Siapa The Next Jokowi di 2024?

Kamis, 4 Juli 2019 06:16 WIB

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode 2019-2024, Jokowi dan KH Ma'ruf disambut tim suksi seusai mengikuti Rapat Pleno Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2019 di gedung KPU, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. TEMPO/M Taufan Rengganiss

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan presiden (pilpres) 2024 memang masih lima tahun lagi, namun Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA telah memprediksi 15 nama calon presiden potensial yang akan berlaga dalam pesta demokrasi mendatang.

Simak: Pilpres 2024, PDIP Yakin Bisa Munculkan The Next Jokowi

Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar membeberkan 14 nama dan satu orang disebut sebagai the next Jokowi atau sosok kejutan yang kemunculannya bisa jadi tiba-tiba. Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan Pusat (Badiklatpus) PDIP Eva Sundari Kusuma mengatakan, tak tertutup kemungkinan sosok Mr X tersebut berasal dari partainya.

Eva menyebut, PDIP memiliki segudang kader yang bisa menjadi capres kejutan, seperti Jokowi pada 2014 lalu. "Tak tertutup kemungkinan akan ada the next Jokowi. Dia yang bukan ketum, bukan tokoh DPR, bukan dinasti, tapi dikehendaki dan dipilih rakyat untuk memimpin," ujar Eva saat dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Juli 2019.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai sosok Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo merupakan salah satu sosok potensial. "Hasto salah satu yang potensial jadi debutan yang mengejutkan nantinya. PDIP ini menarik karena kerap memunculkan calon-calon tak terduga," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Tempo pada Rabu malam, 3 Juli 2019.

Hal yang sama diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Dengan menjabat sebagai Kepala BKKBN dan mulai merangkak ke level nasional, dinilai bisa menjadi tangga bagi Wardoyo ke tahap selanjutnya.

"Dokter Wardoyo sangat pantas dan layak menjadi menteri kesehatan. Dan selanjutnya berpotensi juga jadi capres masa depan," ujar Pangi saat dihubungi terpisah.

Hasto Wardoyo menjabat Bupati Kulon Progo sejak 2011. Setelah berjalan tiga tahun periode kedua kepemimpinannya, Jokowi menunjuk Wardoyo untuk menjadi Kepala BKKBN. Ia dilantik oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjadi Kepala BKKBN pada Senin, 1 Juli 2019.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, pengangkatan Wardoyo menjadi Kepala BKKBN tentu dengan persetujuan dan pertimbangan partai. "Sebagai kader partai, tentu yang bersangkutan berkonsultasi dengan partai ketika dicalonkan," ujar Andreas saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 2 Juli 2019.

Baca juga: 15 Calon Presiden 2024 Versi LSI Denny JA, Nama Prabowo Masih Ada

Dari segi pertimbangan dan penilaian partai, ujar Andreas, Wardoyo dianggap sudah saatnya maju ke lingkup nasional seperti pilpres. Dia merupakan seorang dokter yang dinilai telah mampu membuktikan diri sebagai profesional dalam bidang kesehatan publik. Sebagai bupati, ujar dia, Wardoyo juga dinilai telah mampu membuktikan integritasnya.

"Sebagai Bupati Kulon Progo yang sudah terpilih untuk dua periode, tentu pantas untuk dipromosikan menjadi kepala BKKBN yang mempunyai ruang lingkup kerja nasional," ujar Andreas.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

4 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

4 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

6 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

14 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

15 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

15 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya