TEMPO.CO, Jakarta Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2009, Antasari Azhar, menilai isu radikalisme di tubuh KPK yang belakangan merebak dimunculkan oleh orang-orang yang tak suka dengan lembaga tersebut.

Baca: Kapolri Tito Karnavian Ingin Anggotanya Jadi Pimpinan KPK

Menurut dia, selama ia memimpin pun tak ada persoalan radikalisme itu. “Menurut saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan ketika ada persepsi yang muncul di publik, yang mengatakan bahwa di KPK itu ada polisi taliban dan polisi india. Setidaknya selama saya memimpin KPK semua itu enggak ada,” kata dia di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 92, Menteng, Jakarta, Rabu 25 Juni 2019.

Antasari menuding isu tersebut dimunculkan oleh pihak-pihak yang tak suka dengan KPK. Seharusnya kata dia, orang yang mengeluarkan pernyataan tersebut juga menjelaskan apa sebetulnya isu polisi India dan Taliban yang dimaksud.

Isu berkembangnya radikalisme di tubuh KPK memang tengah mencuat di media sosial belakangan ini. Pegiat media sosial Denny Siregar menuliskan hal itu di laman Facebooknya pada 13 Juni 2019. Dalam tulisannya, ia mengaku mendengar desas-desus bahwa ideologi radikalisme berkembang di KPK sejak lama.

Dalam tulisannya, ia juga menyitir soal isu faksi 'Polisi Taliban' dan 'Polisi India' di KPK. Isu itu pertama kali diucapkan Direktur Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Dia menyampaikan hal itu dalam konteks perseteruan antara penyidik polri dan penyidik internal KPK pada April lalu.

Menurut Antasari, di dalam KPK hanya ada polisi Republik Indonesia, yang memiliki kompetensi penyidik dan di-BKO-kan ke KPK. Ia pun menyebut KPK menjadi kancah pelatihan bagi kepolisian Indonesia agar andal dalam kasus penanganan korupsi.

Baca: Alasan KPK Tolak Rini Soemarno Masuk Daftar Jenguk Sofyan Basir

“Saya inginnya KPK itu sebagai kancah pelatihan pada polisi dan jaksa itu. Nanti setelah 2-3 tahun mereka di KPK mereka kembali pada institusinya, jadi satgas. Satgas tipikor, supaya korupsi ini selesai,” tutur dia.