INFO NASIONAL – Kementerian ESDM terus berupaya mempercepat pencapaian target pengembangan energi baru terbarukan, dan bauran energi nasional–sesuai dengan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)–yaitu sebesar 23 persen dari Bauran Energi Nasional pada tahun 2025. Berkaitan dengan itu, Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal EBTKE menyusun program terkait pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Salah satu langkah pelaksanaan program pemanfaatan PLTS Atap, yaitu dengan mengimplementasikan penggunaan PLTS Atap di gedung milik Pemerintah (Pusat dan Daerah), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai langkah awal, pada 14 Juni 2019 digelar diskusi pembahasan penggunaan dan pembiayaan sistem PLTS Atap di bangunan gedung Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diskusi ini dilaksanakan di IPB International Convention Center, Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan PT Pertamina (Persero), PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Lembaga Elektronika Negara (LEN), PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), PT Bukit Asam (BA), PT Wijaya Karya (WIKA) Energi, PT Indonesia Power (IP), PT Angkasa Pura I, PT Telkom, PT Saran Multi Infrastruktur (SMI), PT Aneka Tambang (Antam), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank of China, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BJB, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Konservasi Energi, Hariyanto, dalam sambutan dan paparannya menyampaikan bahwa sangat penting dan strategis untuk menggunakan PLTS Atap oleh masyarakat umum. Menurutnya, sistem PLTS Atap ini bermanfaat untuk dapat mengurangi tagihan pembayaran listrik tiap bulan, juga membuka peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, dan mengurangi penggunaan energi fosil.

“Selain itu, jika kita lihat secara makro, program ini sangat membantu dalam meningkatkan peranan energi baru terbarukan demi mencapai bauran energi nasional, mendorong pertumbuhan industri energi surya dalam negeri, meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan energi nasional,” kata Hariyanto.

Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hadir pada kegiatan ini mengungkapkan bahwa saat ini OJK bersama 8 bank first movers berkomitmen untuk menggerakkan program keuangan berkelanjutan. Kedelapan bank tersebut, yaitu Bank Artha Graha Indonesia, BRI Syariah, Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Melalui subsektor bangunan berkawasan lingkungan, pembiayaan pemanfaatan PLTS Atap pada bangunan komersial sangat mungkin untuk dilakukan.

Lembaga Elektronika Nasional (LEN) selaku leading company kelompok kerja terkait pengembangan PLTS, telah mengidentifikasi beberapa potensi yang bisa diterapkan PLTS Atap, antara lain gerbang jalan tol di Jawa, bandara yang dikelola Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, SPBU di seluruh Indonesia, stasiun kereta kelas 1, 2, dan 3, gedung-gedung pabrik perkantoran BUMN industri pengolahan, pelabuhan, dan gedung Bulog. Total investasi yang dibutuhkan untuk potensi teridentifikasi sekitar Rp 17,4 triliun dengan total kapasitas 1.252 MWp.

Hasil diskusi dan pembahasan kali ini diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat terhadap penggunaan energi baru terbarukan, khususnya PLTS Atap. (*)