Hendropriyono Sebut Gerakan Boikot Pajak Sama Saja Pemberontakan

Senin, 20 Mei 2019 13:35 WIB

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono di Gedung Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Mei 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono, mengatakan seruan boikot pajak sama saja dengan pemberontakan. Pernyataan agar tak membayar pajak ini merupakan seruan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Baca: Hendropriyono Sindir Kivlan dan Sjafrie Barisan Sakit Hati

"Ada yang teriak tak mau bayar pajak, itu namanya pembangkangan sipil dan itu memang membakar untuk pemberontakan sipil," ujar Hendropriyono di Gedung Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Mei 2019.

Ia mengingatkan kepada pihak menjadi oposisi bahwa kudeta sipil yang berhasil itu harus mendapatkan legitimasi TNI dan Polri. Dia menyampaikan tanpa itu gerakan model apapun bakal sia-sia. "Saya ingatkan, tidak ada kudeta sipil yang berhasil di dalam sejarah karena TNI dan Polri tidak di belakang."
Saat ini, kata Hendro, bahwa TNI dan Polri tetap berada pada sumpah prajuritnya. Menurut dia, sapta marga tidak boleh diutak-atik untuk kepentingan golongan tertentu.
"Sumpah prajurit itu bunyinya nomor satu setia pada pemerintah dan tunduk pada undang-undang dan ideologi negara
Sebelumnya, Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. “Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu, 15 Mei 2019. Ini adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
Ajakan disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. “Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

Berita terkait

Gelar Nobar Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024, BIN Sebut Perjalanan Timnas U-23 Indonesia Luar Biasa

3 hari lalu

Gelar Nobar Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024, BIN Sebut Perjalanan Timnas U-23 Indonesia Luar Biasa

Setelah gagal ke final Piala Asia U-23 2024 usai dikalahkan Uzbekistan, timnas U-23 Indonesia kejar posisi ketiga demi tiket Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

8 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

10 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Menyatakan Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Seorang Intel BIN

29 hari lalu

TPNPB-OPM Menyatakan Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Seorang Intel BIN

Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom, menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan seorang intel BIN.

Baca Selengkapnya

Respons Yusril Soal Anggota Timnya Minta MK Panggil Kepala BIN

31 hari lalu

Respons Yusril Soal Anggota Timnya Minta MK Panggil Kepala BIN

Yusril mengatakan, anggotanya yang meminta agar MK memanggil Kepala BIN Budi Gunawan di sidang sengketa Pilpres 2024 adalah tindakan spontan.

Baca Selengkapnya

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

49 hari lalu

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya

PPN Naik Tahun Depan Jadi 12 Persen, Mengukur Apa Saja Dampaknya

51 hari lalu

PPN Naik Tahun Depan Jadi 12 Persen, Mengukur Apa Saja Dampaknya

Pemerintah akan naikkan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN menjadi 12 persen, paling lambat mulai 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo, Pengamat Sebut Beda dengan Hendropriyono

1 Maret 2024

Kontroversi Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo, Pengamat Sebut Beda dengan Hendropriyono

Pengamat militer menganalisa soal munculnya kontroversi pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo ketimbang beberapa pensiuan jenderal lainnya.

Baca Selengkapnya

Menuai Pro dan Kontra, Jokowi Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo

28 Februari 2024

Menuai Pro dan Kontra, Jokowi Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo

Jokowi menyatakan bahwa pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto adalah sebuah penghormatan. Menuai pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

SBY, Luhut, dan Hendropriyono Pernah Dapat Gelar Jenderal Kehormatan TNI Seperti Prabowo

28 Februari 2024

SBY, Luhut, dan Hendropriyono Pernah Dapat Gelar Jenderal Kehormatan TNI Seperti Prabowo

Jokowi berikan Prabowo pangkat jenderal kehormatan TNI, sebelumnya pernah disematkan kepada SBY, Luhut, dan Hendropriyono.

Baca Selengkapnya