KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Selesai Besok

Sabtu, 18 Mei 2019 22:37 WIB

Ketua KPU, Arief Budiman bersama Jajaran Komisioner KPU lainnya saat memimpin jalannya rapat pleno terkait berkas rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Luar Negeri pada rapat pleno di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menargetkan rekapitulasi suara tingkat nasional rampung besok. Dari 34 provinsi di Indonesia, tinggal lima provinsi lagi dan satu pemilihan luar negeri yang belum diplenokan.

Baca: BPN Sebut Jumlah DPK Penyebab Jokowi Kalahkan Prabowo di Jakarta

"Jadi besok kami akan menyelesaikan lima provinsi lagi," kata Arief di gedung KPU, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019.

Lima provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Riau dan Sumatera Utara. Sedangkan satu Panitia Pemilihan Luar Negeri yang tersisa adalah Kuala Lumpur.

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional ini rencananya akan dimulai pukul 13.00 WIB. Guna mempercepat penyelesaian rekapitulasi, KPU berniat menggelar rapat pleno di dua tempat secara bersamaan. Satu di auditorium lantai dua dan satu lagi di halaman KPU.

"Mudah-mudahan sesi siang bisa kami lakukan dua dokumen. Kemudian malam kami lakukan dua pleno, dua di panel bawah dan dua di panel atas," ujarnya.

Arief menjelaskan jika besok rekapitulasi di semua provinsi dan PPLN tersisa bisa benar-benar selesai, pengumuman pemenang pemilu bisa dilakukan lebih cepat.

Seperti diketahui, regulasi yang ada mewajibkan rekapitulasi nasional selesai paling lambat 22 Mei 2019. Setelah itu, KPU akan menunggu adanya pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi selama tiga hari. Jika tidak ada gugatan, KPU bisa mengumumkan pemenang pemilu.

Baca: Jokowi Menang di Jakarta, Saksi Prabowo Tolak Teken Rekapitulasi

Meski begitu, Arief menjelaskan pihaknya tetap berpedoman pada jadwal yang ada, yaitu rekapitulasi selesai maksimal 22 Mei 2019. "Setelah ditetapkan kami tunggu tiga hari, apa ada pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Kalau ada, maka KPU harus tunggu sampai dengan keluar putusan MK," ucapnya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

17 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

20 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

23 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya