Eggi Sudjana Tersangka Makar, TKN: Semua Sesuai Prosedur Hukum
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Rina Widiastuti
Kamis, 9 Mei 2019 16:08 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tak asal menuding pemerintah zalim, seusai kepolisian menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka dugaan kasus makar.
Baca: Pengacara: Polisi Tetapkan Eggi Sudjana Tersangka People Power
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, penetapan tersangka tersebut tentu sudah disertai minimal dua alat bukti. Wacana pengerahan people power yang digulirkan Eggi, ucap Karding, dinilai sebagai gerakan yang dilakukan secara masif dan demonstratif dalam bentuk pengerahan massa yang bertujuan tidak mempercayai lembaga-lembaga atau instrumen negara yang diatur oleh undang-undang.
"Segala ucapan dengan niat people power memang dalam pandangan pribadi saya itu dapat disebut tindakan ke arah makar. Ini bisa berakibat buruk jika provokasi dilakukan sampai ke tingkat masyarakat," ujar Karding saat dihubungi pada Kamis, 9 Mei 2019.
Karding menegaskan, demokrasi dibangun atas dasar kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, setiap orang punya hak bersuara, namun dibatasi hak orang lain.
"Ini yang harus diingat. Kalau menyangkut kemanan dan keutuhan negara, itu sudah prinsip negara hukum harus mengambil langkah-langkah yang seharusnya," ujar dia.
Pasca-ditetapkan sebagai tersangka, Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Eggi pada Senin pekan depan. Petinggi Gerindra Ahmad Riza Patria tak terima akan penetapan tersangka Eggi.
"Kalau cuma bersuara, berpendapat. Jadi, tidak ada yang luar biasa. Mau ganti presiden tiap hari ngomong juga boleh. Ini baru ngomong pidato begitu aja, orasi begitu aja, orang demo. Biasa. Ini pemerintah memang sudah zalim ini," ujar Riza saat dihubungi terpisah.
Baca: Demo di KPU dan Bawaslu, Eggi Sudjana: Bukan Makar
Juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan, setiap langkah-langkah politik harus dilakukan dalam koridor konstitusi. "Memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar jalur konstitusi jelas merupakan langkah yang tidak dibenarkan," ujar Ace Hasan saat dihubungi terpisah.
