TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah secara resmi melarang penanyangan film berjudul “Fitna”, yang dibuat oleh politikus haluan kanan Belanda, Geerts Wilder."Karena hanya akan menimbulkan perpecahan di antara kita," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers di kantornya, Senin (31/3) malam. Presiden juga meminta penyedia internet untuk tidak menayangkan film Fitna dalam situs mereka. Permintaan Presiden ini disampaikan melalui Menteri Komunikasi dan Informasi M. Nuh. Media internasional juga diharapkan untuk tidak menayangkan film berdurasi 17 menit ini. "Karena akan mengganggu hubungan antarumat beragama dan harmoni antarperadaban pada tingkat global," ujar Presiden. Selain melarang penayangan film di Indonesia, Presiden juga mengimbau pemerintah dan parlemen Belanda untuk menghentikan penayangan film itu. Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, juga mencekal kujungan Wilder apabila ia ingin berkunjung ke Indonesia. Setelah mengumumkan posisi dan langkah resmi pemerintah Indonesia, Presiden mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Perdana Menteri dan pemerintah Belanda yang mencegah penanyangan film tentang agama Islam ini. "Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Belanda dan warga negara Belanda yang menolak dengan tegas kehadiran film tersebut," ujar Presiden. Presiden juga mengucapkan penghargaan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon yang telah mengecam film Fitna dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Wilder tidak ada hubungannya dengan kebesasan berpendapat. Presiden berterima kasih kepada semua tokoh agama di Indonesia yang menolak kehadiran film itu. Usia konferensi pers, Menteri Nuh menyatakan bahwa ia akan menulis surat secara resmi kepada penyedia internet untuk menarik film Fitna dari websitenya. "Besok suratnya dikirim ke you-tube," ujar Nuh. Presiden melaksanakan konferensi pers malam ini setelah melakukan rapat dengan beberapa menteri. Saat konferensi pers, beberapa menteri turut mendampingi, antara lain Menteri Nuh, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, dan Kepala Kepolisian Jendral Sutanto. Fanny Febiana