TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter panjang berjudul Sexy Killers karya rumah produksi WatchDoc yang dirilis menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 menuai reaksi beragam di kalangan warganet. Salah satunya karena film ini dianggap sebagai kampanye golput.

Baca juga: Mahfud MD Ajak Kaum Milenial untuk Tidak Golput

Banyak komentar positif terhadap film yang mengungkap sisi kelam di balik bisnis tambang batu bara dan PLTU di Indonesia itu. Namun, film berdurasi hampir 1,5 jam yang menyebut sejumlah nama, termasuk calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, itu juga tidak sedikit menuai tanggapan bernada negatif.

Menurut dosen program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Akhmad Ramdhon, film yang dirilis di channel Youtube Watchdoc Image pada 13 April lalu dan telah ditonton sebanyak lima juta kali itu tidak patut dinilai dengan sudut pandang sempit, seperti menganggap film itu sebagai upaya untuk mengkampanyekan gerakan golput.

"Itulah dampak dari politik kita yang terpolarisasi, ketika orang mengkritik A dia otomatis dicap B. Ketika orang itu tidak A dan B, dia disebut C. Ini problem besar dalam demokrasi kita sekarang," kata Ramdhon saat ditemui Tempo di sela acara sosialisasi bertajuk Pemilih Pemula Cerdas Bermedia Sosial di kampus UNS pada Selasa, 16 April 2019.

Ramdhon mengatakan, film Sexy Killers termasuk dalam rangkaian film panjang dari Watchdoc yang mengangkat isu-isu besar yang jarang terungkap di media. "Kenapa perdebatan demokrasi kita, kalau boleh dibilang, mereduksi beberapa isu penting seperti isu penggusuran, kelapa sawit, relokasi, isu minyak dan gas alam. Padahal isu-isu itu yang musti jadi diskursus. Publik punya hak atas itu," kata Ramdhon.

Namun, Ramdhon berujar, selama ini publik lebih banyak dijejali informasi yang relatif remeh seperti perdebatan tentang baju, seragam, hingga motor Harley Davidson atau kuda yang ditunggangi para calon presiden. "Inilah tantangan ke depan, termasuk bagi para pemilih pemula. Demokrasi tidak sebatas menggunakan hak suara, tapi juga bagaimana mengawal proses politik yang demokratis, memastikan kerja-kerja penguasa itu untuk kepentingan publik," ujar Ramdhon.

Baca juga: JK: Golput Tidak Kecewa pada Petahana, tapi Sedang Bingung

Pernyataan Ramdhon tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan pertanyaan salah seorang mahasiswa yang mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Relawan Demokrasi Basis Warganet itu. Dalam sesi diskusi, seorang mahasiswa Sosiologi UNS menanyakan ihwal maraknya kampanye golput di media sosial.

"Kita memilih musti ada alasan, punya argumen. Mereka yang golput juga punya argumen, seperti soal sistem demokrasi kita masih kacau. Tapi apakah mereka (yang golput) membuat komparasi yang fair dengan pemilu pada 1973 atau pemilu selama Orde Baru? Golput sekarang bagi saya itu sebagai sentimen, berbeda dengan golput yang dicanangkan sosiolog Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Arief Budiman pada 1995," kata Ramdhon.