Pemilu 2019 Panas, Penyelenggara Negara Diserukan Jaga Integritas

Sabtu, 13 April 2019 00:56 WIB

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan yang menamakan diri Rumah Indonesia menyerukan tiga maklumat menjelang pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019. Seruan lantaran panasnya pelaksanaan Pemilu 2019 yang dianggap telah menyebabkan masyarakat terbelah.

“Kita menghadapi kegentingan situasi. Sejak era Orde Baru, Republik Indonesia belum pernah mengalami keterbelahan yang massif seperti sekarang,” kata satu di antara deklarator gerakan Rumah Indonesia, Ichsan Loulembah, lewat keterangan tertulis, Jumat malam 12 April 2019.

Seruan Rumah Indonesia adalah, pertama, agar penyelenggara negara bisa menjaga integritas dan tidak terlibat dalam kontestasi politik. Menurut Ichsan, kekuasaan harus dijalankan untuk menjamin keselamatan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.

Seruan kedua, mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya, serta melawan praktik politik uang, intimidasi, dan kebohongan. “Sehingga keputusan rakyat nantinya menjadi rahim bagi suatu pemerintahan yang bekerja dalam garis konstitusi dan dasar negara Pancasila,” ujar Ichsan.

ichsan yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI itu mengungkap seruan ketiga atau terakhir, yakni mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergabung dan bekerja sama mengatasi keterbelahan. "Untuk menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa," katanya.

Advertising
Advertising

Rumah Indonesia adalah gerakan yang dideklarasikan oleh penggiat, akademisi, jurnalis, dan tokoh masyarakat untuk mencegah konflik usai Pemilu 2019. Selain Ichsan, ada 31 tokoh lainnya yang menjadi deklarator gerakan ini, di antaranya jurnalis senior Dadang RHS, penulis Salim Said, dan dosen Universitas Indonesia Firmanzah.

Ichsan menuturkan maklumat lalu muncul karena keprihatinan mengenai panas dan tidak sehatnya kondisi masyarakat menjelang Pemilu kali ini. Menurut dia, kondisi itu muncul lantaran panjangnya masa kampanye yang sampai tujuh bulan, dan narasi politik dari dua kubu calon presiden yang menciptakan keterbelahan sosial-politik. “Ini tidak mudah dipulihkan,” kata dia.

Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan lembaga negara yang diragukan bisa menjadi penyangga atas eskalasi politik yang kian meningkat. Pers, cendikiawan dan agamawan, kata dia, juga turut terlibat dalam pusaran pertarungan politik Pemilu 2019. “Padahal mereka diharapkan mencerahkan moral publik.”

Berita terkait

Airlangga Hartarto Yakin Prabowo Bisa Bawa Ekonomi Tumbuh 8 Persen: Belajar dari 1986-1997

5 hari lalu

Airlangga Hartarto Yakin Prabowo Bisa Bawa Ekonomi Tumbuh 8 Persen: Belajar dari 1986-1997

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan target Presiden Prabowo Subianto membawa perekonomian Indonesia tumbuh 8 persen bukan hal yang mustahil.

Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto Badan Pengawas Pembangunan Meniru Orde Baru

10 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto Badan Pengawas Pembangunan Meniru Orde Baru

Badan ini bertugas mengoptimalkan program pembangunan, mengawasi anggaran negara, dan memonitor semua program pemerintah.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Tangani 70 Dugaan Pelanggaran Sebulan Masa Kampanye di Pilkada Jabar

12 hari lalu

Bawaslu Tangani 70 Dugaan Pelanggaran Sebulan Masa Kampanye di Pilkada Jabar

Bawaslu Jabar mengungkapkan, 70 dugaan pelanggaran dalam masa kampanye Pilkada Jabar 2024 itu terjadi sejak 25 September hingga 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Berharap Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Berat, Ini Alasannya

17 hari lalu

Bawaslu Berharap Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Berat, Ini Alasannya

Bawaslu kerap kesulitan dalam menangani pelanggaran politik uang karena masalah pembuktian.

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Ikut Dipanggil Prabowo, Sinyal Kedekatan Keduanya dan Kontroversi Saat Pilpres 2024

19 hari lalu

Gus Miftah Ikut Dipanggil Prabowo, Sinyal Kedekatan Keduanya dan Kontroversi Saat Pilpres 2024

Gus Miftah turut dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Ia pernah disorot publik lakukan aksi kontroversi saat Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Risywah Politik

20 hari lalu

Jelang Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Risywah Politik

PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram untuk politik uang dalam Pilkada 2024. Muhammadiyah menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi.

Baca Selengkapnya

Survei IPO: Mayoritas Warga Jakarta Menerima Politik Uang

23 hari lalu

Survei IPO: Mayoritas Warga Jakarta Menerima Politik Uang

Survei IPO menemukan bahwa masyarakat sadar akan buruknya politik uang, tetapi tetap mengharapkan uang kampanye paslon.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu Telusuri Dugaan Politik Uang Paslon di Banten

23 hari lalu

Sentra Gakkumdu Telusuri Dugaan Politik Uang Paslon di Banten

Seseorang menyebar duit dari jendela atas kendaraannya. Dilaporkan atas dugaan melakukan politik uang.

Baca Selengkapnya

Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

24 hari lalu

Gembar-gembor Jokowi Soal Revolusi Mental, Bagaimana Hasilnya Setelah 10 Tahun Pemerintahannya?

Jokowi segera purnatugas. Di awal pemerintahannya, Jokowi gembar-gemborkan soal program revolusi mental. Bagaimana hasilnya setelah 10 tahun berkuasa?

Baca Selengkapnya

Setahun Setelah G30S Penetapan Hari Kesaktian Pancasila

34 hari lalu

Setahun Setelah G30S Penetapan Hari Kesaktian Pancasila

Setiap 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila, bagaimana asal-usulnya?

Baca Selengkapnya