TEMPO.CO, Jakarta - Seorang relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dua kali memotong pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh dalam acara diskusi "DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres". Zudan menjadi salah satu pembicara di acara diskusi yang digelar di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi itu, Selasa, 2 April 2019.

Baca: Kubu Prabowo Permasalahkan 17,5 Juta DPT, KPU: Minggu Ini Rampung

Relawan tersebut menyela Zudan yang sedang menjawab sejumlah tudingan pendukung Prabowo-Sandiaga soal adanya data kependudukan ganda dan Kartu Keluarga manipulatif. Relawan yang mengenakan kaus putih berlogo Koalisi Indonesia Adil Makmur dan jaket oranye itu tiba-tiba maju dan memotong pembicaraan.

"Pak misalnya gini, masalah data kalau Bapak dengan orang awam ini mungkin kurang. Mending berhadapan dengan Pak Agus yang orang BPN, berani enggak? " kata relawan tersebut.

Belakangan saat dikonfirmasi Tempo, relawan yang protes itu mengaku bernama Dimas. Dia mengaku sebagai Ketua Komunitas Antihoaks 02 yang memiliki ribuan anggota di jejaring grup Whatsapp. Dimas menolak menyebut nama lengkap dan nomor teleponnya.

Agus yang dimaksud Dimas dalam protesnya adalah Agus Maksum, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga bidang IT. Dalam konferensi pers di Hotel Ayana Midplaza yang digelar adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo sehari sebelumnya, Agus mengatakan dirinya sudah mendatangi kantor Dukcapil untuk mengecek data pemilih yang disebut bermasalah oleh BPN.

Baca juga: Adik Prabowo Tak Puas dengan Cara KPU Mengecek DPT Bermasalah

Zudan pun menyampaikan kepada para pendukung Prabowo-Sandiaga bahwa Agus sudah bertandang ke kantornya bersama Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Namun, relawan itu tetap protes. "Di-share ke kita. Dalam diskusi ini diadakan Pak Agus sama Bapak, berani enggak?" ucapnya.

Zudan kemudian mempersilakan para relawan yang masih penasaran itu untuk ke kantornya. Dia berujar akan menyediakan waktu khusus untuk mereka yang ingin melakukan pengecekan data kependudukan tersebut. Namun lagi-lagi pendukung bernama Dimas itu meneriaki Zudan.

"Sekarang gini Pak, kita enggak usah terlalu banyak cincang-cincong, hadirkan Pak Amien Rais, Pak Fadli Zon sama tokoh-tokoh BPN," teriak Dimas.

"Silakan atur waktu, buat surat kepada Dirjen Dukcapil, kita konfirmasi," jawab Zudan.

Zudan sebelumnya membuka sejumlah database yang dimiliki lembaganya untuk menjawab sejumlah tudingan pendukung Prabowo-Sandiaga ihwal adanya Kartu Keluarga manipulatif yang disebut-sebut satu KK berisi ribuan nama anggota. Data itu dia beberkan untuk menjawab tudingan seorang relawan perempuan yang mengaku bernama Milang.

"Saya bawakan database di sini, yuk Bu kita buka. Kalau Anda enggak bisa nunjukin, Anda yang menyebarkan hoaks," kata Zudan.

Zudan meminta ibu tersebut menyerahkan nomor dari KK yang disebutnya berisi ribuan anggota keluarga. Saat dibuka, ternyata KK itu hanya beranggotakan lima orang.

Dia mengimbuhkan, sebuah KK bisa saja beranggotakan hingga puluhan atau ratusan orang. Hal-hal seperti itu, kata Zudan, misalnya berlaku untuk KK panti asuhan. "Tidak apa-apa sampai ratusan asal orangnya memang ada."

Zudan juga menjawab tudingan seorang pria yang mengaku berasal dari organisasi Lembang Sembilan. Pria itu menyebut data Dukcapil bobrok karena ada data kependudukan yang ganda.

"Terkait juga pertanyaan terakhir bapak dari NTB, mana bapaknya?
Tolong datanya dibawa sini. Yang mengatakan data Dukcapil bobrok, mari kita perbaiki. Kalau ada data yang dobel nanti kita hapus, tapi mari kita buka yang bapak katakan dobel tadi bener dobel atau menurut khayalan bapak dobel," kata Zudan. Namun, relawan yang sebelumnya protes itu sudah tak ada di lokasi.

Kubu Prabowo-Sandiaga sedang mempersoalkan DPT Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). BPN menyatakan menemukan banyak daftar pemilih invalid, mulai dari pemilih yang bertanggal lahir sama hingga data ganda.

Berdasarkan data yang dilaporkan ke KPU, BPN mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555 KK, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.

Baca: Dirjen Dukcapil: Pak Hashim Mungkin Belum Baca Undang-undang...

Zudan pun mengingatkan bahwa lembaganya tak ikut berperan dalam menyusun DPT. Dia meminta semua pihak untuk membaca dan memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 terutama pasal 7 yang mengatur ihwal penyusunan DPT.