Jokowi : Kalau Golput, Mau Pemimpin yang Didukung Organisasi Itu?

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 21 Maret 2019 21:39 WIB

Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi menarik tuas disaksikan sejumlah pengusaha dalam acara deklarasi dukungan pengusaha untuk Jokowi-Amin di Istora Senayan, Jakarta, 21 Maret 2019. Sekitar 10.000 pengusaha mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk pada Pilpres 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi lagi-lagi mengingatkan masyarakat untuk tidak golput saat hari-H pencoblosan pemilihan presiden pada 17 April 2019. Ia mengingatkan soal jangan golput ketika berpidato dalam acara deklarasi dukungan pengusaha pekerja pro-Jokowi di Istora Senayan, Jakarta pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2019.

Baca juga: Tekan Golput, KPU Targetkan Partisipasi Pemilih 77,5 Persen

"Saya ingin mengajak tanggal 17 April nanti, 27 hari lagi, ajak kawan-kawan kita, tetangga, saudara dan seluruh karyawan serta keluarga untuk berbondong-bondong datang ke TPS," ujar Jokowi di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis malam, 21 Maret 2019.

Seraya mengingatkan masyarakat agar tidak golput, Jokowi juga mengingatkan risiko jika banyak masyarakat yang golput. Salah satunya, secara tidak langsung, Jokowi menyebut penantang-nya lah yang akan menang, yakni Prabowo Subianto.

"Bapak-bapak/ibu-ibu mau pemimpin yang dipilih organisasi-organisasi yang itu......?," ujar Jokowi disambut riuh tepuk tangan peserta deklarasi.

Advertising
Advertising

Jokowi kemudian melanjutkan kata-katanya. "Saya enggak nyebut ya, tapi sudah pada tahu sendiri kan?," ujar Jokowi dengan raut wajah menyindir.

Saat ini, golput memang tengah menghantui kubu Jokowi. Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, Jokowi yang paling dirugikan jika angka golput di pemilihan presiden 2019 besar. Bahkan, peneliti LSI Ikrama Masloman menyebut, terbuka kemungkinan Jokowi dikalahkan Prabowo Subianto, jika petahana tersebut tak berhasil mengelola partisipasi pemilih.

Musababnya, ujar Ikrama, selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini, tak lebih besar dari angka golput 2014. "Angka golput 2014 sebesar 30,42 persen. Sementara selisih elektabilitas dua paslon ini lebih kecil dengan 27,8 persen," ujar Ikrama di kantornya, Jalan Pemuda, Jakarta Timur pada Selasa, 19 Maret 2019.

Baca juga: Warga Minim Informasi, LSI Denny JA Prediksi Golput Meningkat

Kekhawatiran akan tingginya angka golput tersebut juga menjadi pembahasan dalam acara konsolidasi TKN dengan para kepala daerah dan pimpinan parlemen di Hotel Borobudur, Jakarta pada Ahad malam, 17 Maret 2019. Wakil Sekretaris TKN Verry Surya Hendrawan membenarkan bahwa potensi golput menjadi salah satu pembahasan saat memaparkan survei internal terkait elektabilitas Jokowi di sejumlah daerah.

"Kemantapan pemilih sudah 80 persen. Namun, yang menjadi kekhawatiran kami untuk saat ini adalah golput," ujar Verry di Hotel Borobudur, Jakarta pada Ahad malam, 17 Maret 2019.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

20 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

20 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

21 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya