Taufik Kurniawan Didakwa Terima Suap Rp 4,85 Miliar dari 2 Bupati

Reporter

M Rosseno Aji

Rabu, 20 Maret 2019 20:02 WIB

Ekspresi Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019. KPK telah melimpahkan berkas perkara Taufik Kurniawan yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen, ke tahap penuntutan (P21) dan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat nonaktif Taufik Kurniawan menerima suap sebanyak Rp 4,85 miliar terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Suap itu diberikan oleh Bupati Kebumen M. Yahya Fuad sebanyak Rp 3,65 miliar dan Bupati Purbalingga Tasdi sebanyak Rp 1,2 miliar.

Jaksa KPK menyatakan suap diberikan agar Taufik memperjuangan penambahan anggaran DAK pada APBN Perubahan 2016 untuk Kebumen dan penambahan DAK pada APBN Perubahan 2017 untuk Purbalingga yang dibahas di DPR. "Padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," ujarnya seperti dikutip dari berkas dakwaan KPK yang telah dibacakan dalam sidang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu, 20 Maret 2019.

Baca: Politikus PAN Bersaksi untuk Tersangka Suap Taufik Kurniawan

Jaksa menyatakan suap DAK Kabupaten Kebumen bermula saat Taufik menyetujui membantu Yahya Fuad memperjuangan DAK Kebumen sebanyak Rp 100 miliar. Namun untuk jasanya itu, Taufik meminta Yahya menyerahkan 5 persen dari total anggaran yang akan didapatkan Kebumen. Fuad setuju.

Pada akhirnya, atas bantuan Taufik, Kabupaten Kebumen mendapatkan DAK fisik sebanyak Rp 93,3 miliar dalam APBN Perubahan 2016. Guna membayar komitmen fee untuk Taufik, Yahya kemudian meminta fee 7 persen dari kontraktor di kabupaten Kebumen. Para kontraktor sebelumnya dijanjikan mendapatkan paket proyek yang dibiayai oleh DAK. Yahya pada akhirnya menyerahkan uang komitmen kepada Taufik secara bertahap pada Agustus 2016 di Hotel Gumaya, Semarang.

Sedangkan penerimaan terkait DAK Kabupaten Purbalingga bermula saat Taufik menawarkan bantuan mengurus penambahan DAK pada APBN Perubahan 2017 kepada Tasdi sebanyak Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar. Taufik menawarkan hal itu kepada Tasdi di Pendapa Kabupaten Purbalingga pada Maret 2017. Tasdi setuju. Taufik memberikan syarat yang sama seperti jasanya untuk Yahya, yakni 5 persen dari total anggaran yang didapat.

Atas bantuan Taufik Kurniawan, Kabupaten Purbalingga akhirnya mendapatkan tambahan DAK sebanyak Rp 40,9 miliar. Atas instruksi Tasdi, rekanan kontraktor yang nantinya mendapatkan proyek yang dibiayai DAK, kemudian menyerahkan duit suap Rp 1,2 miliar ke Taufik lewat perantara.

Berita terkait

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

1 jam lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

4 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya