TEMPO Interaktif, Batam:Sekitar seribu lima ratus warga Batam melakukan unjuk rasa menentang pemberlakukan Free Trade Zone enclave (Kantong Zona Perdagangan Bebas). Sejak Rabu (30/4) pagi, demonstran berduyun-duyun memenuhi alun-alun Kota Batam. Mereka menuntut pemerintah segera merealisasikan terbentuknya status Batam sebagai Free Trade Zone. Sambil berorasi mereka mengusung spanduk bertuliskan, Hai, pejabat buka mata dan hatimu untuk masyarakat Batam. Ada pula spanduk lainnya berbunyi Hai, Presiden dan Ibuku, dengarlah nurani rakyatmu masyarakat Melayu. Aksi damai ini diikuti beberapa elemen masyarakat seperti Ikatan Keluarga Sumatera Barat (IKSB), Ikatan Keluarga Batak Islam ( IKBI ), Ikatan Keluarga Besar Sulawesi Selatan (IKBSS ), Tokoh Masyarakat Tempatan, Laskar Elang Laut, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), Tokoh Masyarakat Melayu Pulau, dan Persatuan Keluarga Indonesia Timur. Pengunjuk rasa menyayangkan lambatnya reaksi pemerintah dalam merealisasikan terbentuknya status Batam menjadi free trade zone. Mereka mendengar kabar rencana FTZ Batam itu nantinya akan menjadi FTZ enclave. Bagi demonstran FTZ enclave sangat merugikan masyarakat Batam karena makin menyulitkan warga Batam ikut serta menikmati pembangunan. Sebab kawasan industri itu kelak dikuasai pihak asing, ujar Andre, seorang pengusaha partisi di Batam kemarin. Menurut Andre, dengan hanya perusahaan asing yang menguasai kawasan itu berarti lonceng kematian bagi usaha kecil dan menengah di Batam. Kalau pasang partisi saja dari Singapura, ya matilah kita, kata Andre. Kecemasan yang sama juga juga dialami Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam. Akan memerlukan biaya banyak, bila FTZ enclave dipaksakan, kata Abidin Hasibuan, Ketua DPC Apindo. Abidin menjelaskan, untuk relokasi perusahaan di 7 kawasan industri yang ada sekarang diperlukan sedikitnya Rp 18 triliun. Selain itu akan terjadi PHK ribuan tenaga kerja yang disebabkan biaya tinggi. Kami akan kurangi karyawan agar bisa bersaing, ujarnya. (Rumbadi Dalle -- Tempo News Room)