Cerita Sudirman Said Soal Freeport yang Dibantah Jokowi

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 21 Februari 2019 07:15 WIB

Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Desember 2018. (Andita Rahma)

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkap adanya pertemuan diam-diam antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan bos Freeport James R Moffet.

Baca juga: Sudirman Said Cerita Pertemuan Diam - diam Jokowi dan Freeport

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu menceritakan kisah pertemuan itu.

"Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB. Saya ditelepon ajudan presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa Pak, dijawab tidak tahu," ujar dia.

"Kira-kira 08.30 WIB saya datang ke istana. Kemudian duduk 5 sampai 10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja pak Presiden."

Advertising
Advertising

Namun, Sudirman mengatakan, asisten pribadi presiden Jokowi membisiki Sudirman Said bahwa pertemuan itu tak pernah ada. Dari keterangan Sudirman, bisikan itu terjadi sesaat sebelum ia masuk ke ruangan kerja presiden. "Sebelum masuk ke ruangan kerja, saya dibisikin oleh asisten pribadi (Presiden) 'pak Menteri, pertemuan ini tidak ada'. Saya lakukan ini (menceritakan ulang) semata-mata agar publik tahu,” ujar dia.

Bahkan, Sudirman melanjutkan, demi merahasiakan pertemuan itu, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tidak tahu. "Kan ada Setneg, Setkab tapi dibilang pertemuan ini tidak ada," tutur dia.

Presiden Jokowi didampingi (Ki-Ka) Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengumumkan turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. Harga baru premium akan menjadi Rp. 6600 dan solar Rp 6400 perliter. TEMPO/Aditia Noviansyah

Singkat cerita, Sudirman masuk ke ruang rapat di Istana Negara. Sesampainya di ruangan rapat, Sudirman sangat kaget di dalam ada James R. Moffet, saat itu bos Freeport McMoran Inc bersama Jokowi.

"Tidak panjang lebar presiden mengatakan 'tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'. Baik,” kata Sudirman menceritakan ulang percakapan saat itu.

Di pertemuan itu, Sudirman berujar Moffet menyampaikan draf tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Namun, Sudirman tak mau dan memilih membuat draf yang posisinya lebih menguntungkan Indonesia.

"Saya bilang ke Moffet 'bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draf-mu, maka akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draf yang melindungi kepentingan republik'," kata Sudirman.

Setelah draft yang dibuat Sudirman selesai, ia menemui presiden Jokowi untuk menunjukkan rancangannya itu. "Saya katakan (ke Presiden) 'drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan'. Bapak dan ibu tahu komentar presiden apa? Presiden mengatakan 'lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat yang diberi saja',” kata Sudirman.

Surat tertanggal 7 Oktober 2015 itulah yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.

“Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman seperti dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 20 Februari 2019. Kisah itu disampaikan Sudirman dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri di Jakarta.

Dengan demikian, lanjut Sudirman, surat tanggal 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya, melainkan perintah presiden Jokowi. "Jadi draf yang saya punya ini aman, tidak merusak," tutur caleg Gerindra itu.

Baca juga: Ignasius Jonan Tanggapi Cerita Sudirman Said Soal Freeport

Namun tudingan Sudirman Said itu dibantah Presiden Jokowi.

"Saya ketemu (Moffett), enggak sekali dua kali, gimana sih kok diam-diam? Ya ketemu bolak balik, enggak ketemu sekali dua kali," ujar Jokowi saat ditemui di Hotel El Royale Kelapa Gading, Jakarta pada Rabu, 20 Februari 2019.

Jokowi mengatakan, beberapa kali pertemuannya dengan bos Freeport itu memang berbicara perpanjangan izin operasi dan semua pertemuan tersebut diklaim tidak digelar secara rahasia. "Diam-diam gimana? Pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan, pasti ngomong. Enggak diam-diam. Ada-ada saja," ujar Jokowi setengah berkelakar.

Dia melanjutkan, sejak awal bos Freeport itu memang meminta perpanjangan kontrak, pun dalam beberapa pertemuannya dengan Moffet. "Tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh?" ujar Jokowi.

Ketika ditanya apakah Sudirman Said bermaksud memfitnah dirinya di tahun politik ini, Jokowi enggan berkomentar. "Ah!," ujar Jokowi sambil berlalu.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya