Kubu Jokowi Siap Jawab Kritik Infrastruktur hingga Soal Freeport

Kamis, 14 Februari 2019 05:45 WIB

(Dari kanan ke kiri) Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, bertemu untuk membahas struktur tim kemenangan calon presiden Joko Widodo di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Agustus 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Johnny G. Plate mengatakan tak sulit bagi kubunya menjawab berbagai kritik, yang kemungkinan akan menjadi amunisi Prabowo menyerang Jokowi dalam debat kedua. Adu gagasan pada 17 Februari mendatang bertema infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup hingga soal Freeport.

Simak: Jokowi Minta Ada Jalan Keluar Terbaik bagi Eks Karyawan Freeport

Beberapa isu terkait tema tersebut, di antaranya soal pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang dinilai tidak efisien dan kasus Freeport yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup. Johnny mengatakan, kubunya sudah memiliki jawaban atas semua kritik yang gencar diutarakan kubu Prabowo tersebut.

"Soal LRT yang disebut tidak efisien. Kita bisa berdebat soal keekonomiannya. Tapi yang jelas, efeknya perekonomian terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang pasti tinggi," ujar anggota DPR Komisi Keuangan ini kepada Tempo di bilangan Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu malam, 13 Februari 2019.

Sebelumnya, Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan LRT Palembang tidak efisien dan justru membebani keuangan negara karena pemasukan tidak memenuhi target, sementara biaya operasionalnya besar. Menjawab kritik tersebut, Johnny mengatakan sulit membangun negara jika hanya memperhitungkan untung dan rugi dalam jangka pendek.

Advertising
Advertising

"Sekali lagi saya katakan, ini untuk jangka menengah dan panjang," ujar politikus NasDem ini.

Selanjutnya, Johnny mengatakan kubu Jokowi juga sudah bersiap jika dicecar soal pemerintah yang mendiskon pelanggaran lingkungan hidup senilai Rp 185 triliun menjadi divestasi saham dalam kasus PT. Freeport.

"Saya menyampaikan, semua sudah ada studi kajiannya. Akan lebih besar lagi dampak dan kerugian Freeport kalau tidak segera diambil alih," ujar Johnny.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

4 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

14 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

14 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

15 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya