Kubu Jokowi: Kami Tak Janjikan Harga Pangan Murah Seperti Prabowo

Kamis, 14 Februari 2019 05:20 WIB

Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto menyalami sejumlah pendukungnya saat melakukan kampanye di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu, 13 Februari 2019. Dok: Istimewa

TEMPO.CO. Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menjelaskan visi misi paslon 01 di bidang pangan menjelang debat kandidat kedua digelar pada Ahad, 17 Februari 2019. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Johnny G. Plate mengatakan, paslon 01 tidak menjanjikan harga pangan murah seperti yang dijanjikan penantang Jokowi, Prabowo Subianto.

Simak: Kubu Jokowi Tak Khawatir Gempuran Kubu Prabowo di Jawa Tengah

Jokowi-Ma'ruf, ujar Johnny, menjanjikan harga yang stabil dan bukan harga yang murah. Hal itu tertuang dalam visi ketiga Jokowi tentang pembangunan yang merata dan berkeadilan, yang kemudian diturunkan menjadi tujuh rencana aksi. Salah satunya, mengemban reformasi sistem jaminan perlindungan sosial dengan cara menjaga daya beli melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Bagi kami, pangan itu soal stabilitasi harga, karena menyangkut penawaran dan permintaan. Kalau penawaran kurang, permintaan tinggi, maka harga naik. Saat penawaran tinggi, permintaan kurang, maka harga turun. Tugas pemerintah dimana? Ya, stabilisasi harga di tingkat daya beli," ujar Jhonny kepada Tempo di bilangan Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu malam, 13 Februari 2019.

Jhonny mengklaim, kubunya memiliki road map kedaulatan pangan yang jelas, baik dalam hal food security (ketahanan pangan) dan food sovereignty (kedaulatan pangan). Sementara itu, Johnny menyebut kubu lawannya memiliki program yang tidak jelas.

"Mereka (Kubu Prabowo) itu lucu dan tidak jelas. Pergi ke petani yang mengeluh harga murah, mereka janji naikkan harga. Setelah itu pergi ke pasar bertemu pembeli yang mengeluh harga mahal, berjanji turunkan harga. Ini bukan hanya paradoks, tapi tidak jelas. Sudah retorika, retoriknya salah pula," ujar anggota DPR RI Komisi Keuangan ini.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan segera menurunkan harga barang kebutuhan pokok di antaranya daging dan telur jika menang dalam pemilihan presiden April mendatang. Ia berjanji penurunan harga barang pokok itu bahkan sebelum 100 hari pertama sejak dilantik sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 2019-2024.

Dalam pernyataan pers Media Center Prabowo-Sandi, Prabowo mengatakan ia sangat menyadari dan memahami kebutuhan dan kesulitan emak-emak saat ini dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya setiap hari. Sebab, harga kebutuhan pokok saat ini sudah sulit terjangkau bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Prabowo menyatakan dirinya bersama Sandiaga akan berjuang sekuat mungkin untuk menurunkan harga kebutuhan pokok tersebut sebelum 100 hari pertama usai dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia hasil Pemilu Presiden 2019. "Kita akan bekerja untuk emak-emak semuanya," kata Prabowo pada Jumat, 8 Februari 2019.

Baca: Kubu Prabowo Targetkan Bisa Ungguli Jokowi di Jawa Tengah

Dalam hitungannya, menurut Prabowo, sejumlah harga barang kebutuhan pokok dapat diturunkan pada tiga bulan pertama ia menjabat sebagai presiden nantinya. "Insya Allah kalau hitungan saya harga daging, harga telur, harga ayam, bisa kita turunin dalam 100 hari pertama. Harga beras, hitungan saya, bisa kita turunkan," ucap Prabowo.

Berita terkait

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

6 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

6 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

6 jam lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

8 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

9 jam lalu

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

9 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

10 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

12 jam lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

12 jam lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

13 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya