Sulsel Provinsi Pertama yang Komitmen Pembangunan Rendah Karbon

Selasa, 12 Februari 2019 22:13 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro mengatakan Pemerintah Sulawesi Selatan merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki komitmen pembangunan rendah karbon.

“Program pembangunan rendah karbon ini salah satu program Presiden Joko Widodo,” kata Bambang Brojonegoro usai menandatangani nota kesepahaman soal pembangunan rendah karbon di di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 12 Februari 2019. Bambang menegaskan dia bakal mendorong seluruh provinsi se-Indonesia untuk menerapkan hal serupa, lantaran pembangunan ini ramah lingkungan.

Program pembangunan rendah karbon telah dicanangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama lima tahun. Oleh karena itu Bapenas terus memfinalisasi pembangunan jangka panjang nasional hingga 2024. “Jadi rendah karbon sudah menjadi kewajiban untuk diimplementasikan,” kata dia.

Ia pun mencontohkan pengembangan energi terbaru di Sulawesi Selatan, yakni PLTB Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto. “Di Makassar juga harus mulai dipikirkan dengan membangun transportasi berbasis rel kereta api.”

Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berharap dengan pembangunan rendah karbon bisa tercipta wawasan lingkungan untuk masyarakat Sulsel. “Insya Allah dengan MoU ini kita berjanji bisa melaksanakan pembangunan rendah karbon,” kata Nurdin.

Advertising
Advertising

Apalagi sejumlah daerah-daerah konservasi di Sulsel, kata dia, sudah berubah alih fungsi sehingga terjadi banjir di 11 kabupaten/kota. “Iya ini ada kaitannya dengan (perlunya) pembangunan rendah karbon,” tutur mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

DIDIT HARIYADI (Makasar)

Berita terkait

Pembangunan Rendah Karbon Buka 15,3 Juta Pekerjaan Baru, Bappenas Soroti Kapasitas SDM RI

24 November 2023

Pembangunan Rendah Karbon Buka 15,3 Juta Pekerjaan Baru, Bappenas Soroti Kapasitas SDM RI

Bappenas menyatakan bahwa pembangunan rendah karbon untuk mewujudkan ekonomi hijau dapat menciptakan 15,3 juta pekerjaan baru.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Dana Hibah Rp 512 Miliar Dukung Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, Apa Itu PRK atau LCDI?

3 Oktober 2023

Inggris Kucurkan Dana Hibah Rp 512 Miliar Dukung Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, Apa Itu PRK atau LCDI?

Pemerintah Inggris memberikan dukungan kepada RI dalam menjalankan proyek Pembangunan Rendah Karbon dengan memberikan dana hibah.

Baca Selengkapnya

Inggris Hibahkan Dana Rp 512 Miliar untuk Tahap Kedua Pembangunan Rendah Karbon Indonesia

2 Oktober 2023

Inggris Hibahkan Dana Rp 512 Miliar untuk Tahap Kedua Pembangunan Rendah Karbon Indonesia

Inggris memberi hibah sebesar Rp512 miliar untuk tahap kedua Low Carbon Development Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Belanda Bantu Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

10 September 2023

Jokowi Minta Belanda Bantu Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Jokowi juga mendesak Belanda untuk mendorong penghapusan UU Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

Baca Selengkapnya

Pandemi, Perang Rusia dan Nasib Target Ekonomi Hijau Indonesia Emas

29 Agustus 2022

Pandemi, Perang Rusia dan Nasib Target Ekonomi Hijau Indonesia Emas

Bappenas akui target net zero emission pada 2060 very, very ambitious. BRIN hitung pembiayaan ekonomi hijau Rp 266 triliun per tahun.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Investasi Rp 43,1 Triliun untuk 69 Kapal Baru

23 Maret 2022

Pertamina International Shipping Investasi Rp 43,1 Triliun untuk 69 Kapal Baru

PT Pertamina International Shipping mengalokasikan dana sekitar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 43,1 triliun di antaranya untuk menambah kapal baru.

Baca Selengkapnya

Menuju Jakarta Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

2 November 2021

Menuju Jakarta Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) menjadi payung hukum untuk melaksanakan pembangunan kota yang rendah karbon sesuai amanat Pemerintah Pusat dan Perjanjian Paris.

Baca Selengkapnya

Ingin Jakarta Jadi Kota Berketahanan Iklim, Anies Baswedan Terbitkan Pergub

15 Oktober 2021

Ingin Jakarta Jadi Kota Berketahanan Iklim, Anies Baswedan Terbitkan Pergub

Anies Baswedan mengatakan DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang memiliki Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD).

Baca Selengkapnya

Terapkan Pembangunan Rendah Karbon, RI Hadapi 5 Tantangan

11 Desember 2019

Terapkan Pembangunan Rendah Karbon, RI Hadapi 5 Tantangan

Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam mengintegrasikan isu lingkungan ini untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon.

Baca Selengkapnya