Laporan SIRI Soal Propaganda Rusia Ditolak Polri

Reporter

Editor

Kamis, 7 Februari 2019 21:44 WIB

Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menggunakan jaket saat berorasi di depan massa Forum Alumni Jawa Timur dalam acara deklarasi dukungan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 Februari 2019. Forum Alumni Jawa Timur yang mengklaim diikuti oleh alumni-alumni universitas se-Jawa Timur itu mendeklarasikan dukungannya kepada capres pada Jokowi - Ma'ruf Amin. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri menolak laporan Serikat Independen Rakyat Indonesia (SIRI) yang mengadukan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum SIRI, Hasan Basri, enggan menyebut bahwa laporan yang ia ajukan ditolak. "Kami diterima tapi laporannya masih dikonsultasikan. Pihak di sini (petugas SPKT) sepertinya belum siap," kata dia di gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Februari 2019. Dia berharap laporannya terhadap Jokowi tidak diabaikan polisi, karena bisa menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

Berita terkait: TKN Sebut Melaporkan Jokowi Soal Propaganda Rusia Tak Berdasar

SIRI melaporkan Jokowi atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks Propaganda Rusia beberapa waktu lalu. Ia menilai ucapan Jokowi itu telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan membuat proses demokrasi terganggu.

Hasan mengaku sudah menyiapkan barang bukti berupa rekaman video pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Surabaya terkait propaganda Rusia tersebut. Ia juga berharap polisi memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan.

Advertising

"Kami minta agar Bareskrim Polri professional dalam menangani kasus ini. Jika ada atau tidak ada soal propaganda Rusia itu tolong dijelaskan kepada masyarakat. Hukum itu tidak boleh tajam ke bawah dan tidak tajam ke atas," kata Hasan.

Polri

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

11 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya