TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Kabupaten Bekasi terkait pembahasan revisi tata ruang dalam proyek Miekarta.

Baca: Sebelum Kasus Suap Mencuat, Sebagian Proyek Meikarta Mangkrak

"KPK mendapatkan informasi adanya dugaan pembiayaan wisata ke luar negeri untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi dan keluarga,'' ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa 8 Januari 2019.

Febri menyebutkan saat ini penyidik KPK masih mendalami informasi tersebut. Dia pun belum bisa merinci lebih detil terkait pembiayaan perjalanan luar negeri anggota DPRD tersebut.

Menurut Febri, dugaan itu didukung dengan pengembalian uang oleh beberapa anggota DPRD Bekasi. "Sejauh ini berjumlah Rp 100 juta," ujarnya.

Febri mengimbau kepada anggota DPRD Bekasi yang pernah menerima uang atau fasilitas dari Meikarta agar mengembalikan uang tersebut kepada KPK. Ia berharap anggota DPRD koperatif dari pada nanti masuk dalam proses hukum.

KPK pernah memeriksa jajaran anggota DPRD Bekasi dari pimpinan sampai anggota. Dalam pemeriksaan itu KPK mendapatkan konfirmasi tentang pembahasan rencana tata ruang oleh DPRD terkait pembangunan proyek seluas 500 hektar. Untuk proyek yang membutuhkan area seluas itu memang harus ada revisi peraturan daerah.

Simak juga: Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta Punya Ratusan Surat Tanah

KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka karena diduga menerima suap untuk menerbitkan izin proyek Meikarta. Status tersangka juga diberikan kepada empat pejabat dinas di Kabupaten Bekasi. Suap itu diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan dan satu pegawai Lippo Group.