TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan penataan tata ruang terutama bagi wilayah yang berada di sekitar garis pantai sudah mendesak untuk dilakukan. Kebijakan itu dinilai bisa mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa akibat bencana.

Baca juga: Jokowi Minta BMKG Lengkapi Alat Pendeteksi Dini Tsunami

"Kita tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke depan, tidak hanya berbicara 10 tahun ke depan. Tapi berbicara 20, 30, atau 50 tahun ke depan," katanya usai meninjau lokasi terdampak tsunami di Kabupaten Lampung Selatan, Rabu, 2 Januari 2019, seperti dilansir keterangan tertulis dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Selain penataan tata ruang, Jokowi juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana dengan meningkatkan kesadaran dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana sedari dini. Dia menyatakan, pemerintah sudah menyiapkan kurikulum terkait kebencanaan untuk siswa dan masyarakat.

Jokowi menyatakan pendidikan mengenai kebencanaan di sekolah dan masyarakat akan dimulai bulan ini. "Terutama memang di daerah-daerah yang kemungkinan adanya bencana itu besar, baik tanah longsor, gempa, atau tsunami," ujarnya.

Baca juga: Kubu Jokowi Nilai Rencana Kementerian Bencana Kubu Prabowo Keliru

Tsunami menerjang pantai-pantai di lima kabupaten di Banten dan Lampung akibat longsor bawah laut pada 22 Desember lalu. Longsor dipicu erupsi Gunung Anak Krakatau.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bencana itu menyebabkan 437 orang meninggal. Selain itu terdapat 1.459 orang luka dan 10 orang hilang. Sementara jumlah pengungsi tercatat mencapai 36.923 orang.