TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, menyindir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan Indonesia bisa punah bila dirinya tidak terpilih, hanya imajinasi belaka. Menurut Moeldoko perubahan yang dibawa oleh pemerintahan Jokowi - JK saat ini perkembangannya jelas, dan terekam dalam laporan. “Semuanya terekam dalam sebuah report, bukan sebuah imajinasi,” ujar Moeldoko pada awak media selepas menghadiri acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.

Moeldoko menilai argumen Prabowo yang menyebut masyarakat Indonesia menginginkan perubahan dan perbaikan, serta menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, tidak berdasar. Bahkan ia menyebut perkataan itu hanya hasil imajinasi. “Jangan mengembangkan imajinasi, kita harus berorientasi kepada report,” kata Moeldoko.

Baca: Wiranto Heran Prabowo Sebut Indonesia Bisa ...

Calon Presiden nomor urut 01, Prabowo Subianto mengatakan ia dan Sandiaga Uno tidak boleh kalah dalam Pilpres 2019. Pasalnya elite Indonesia selalu mengecewakan dan gagal menjalankan amanah rakyat. "Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah," kata Prabowo dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin, 17 Desember 2018.

Moeldoko mengklaim Pemerintahan Jokowi - JK telah berhasil menaikkan tingkat kepercayaan publik. Ia mengungkapkan hasil Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan angka ketidakpercayaan publik turun dari 70 persen menjadi 52 persen.

Baca: Pidato Lengkap Prabowo Soal Indonesia Punah ...

Hal ini, kata Moeldoko, adalah hasil upaya pemerintah mulai dari digitalisasi pelayanan, penerbitan kebijakan anti korupsi, serta kerjasama Indonesia dengan pemerintah luar negeri untuk menelusuri uang hasil korupsi yang dilarikan ke luar Indonesia.

Moeldoko pun dalam pidatonya di acara ini juga mengkritik Prabowo yang pernah menyebut korupsi di Indonesia bagaikan kanker stadium empat. Ia mengatakan pernyataan Prabowo tidak menghargai upaya pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah dan memberantas korupsi. “Ini artinya yang bilang korupsi sudah stadium empat tidak menghargai,” kata mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini.