Jutaan Keping E-KTP Dibakar di Gudang Kemendagri

Rabu, 19 Desember 2018 14:21 WIB

KTP Elektronik dimusnahkan dengan cara dibakar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Riau, Senin 17 Desember 2018. Pemkot Pekanbaru memusnahkan sebanyak 13.318 KTP elektronik dan KTP model lama yang rusak dan invalid, sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri agar tidak terjadi prasangka buruk dan polemik penyalahgunaan KTP untuk kepentingan politik tertentu. ANTARA FOTO/FB Anggoro

TEMPO.CO, Bogor - Kementerian Dalam Negeri melakukan pemusnahan massal jutaan e-KTP dari seluruh wilayah di Indonesia di gudang Kemendagri, Kemang, Bogor. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar e-KTP rusak dan invalid.

Baca: Dinas Dukcapil Duga E-KTP Dalam Karung Buat Gaduhkan Pilpres 2019

Sebanyak 1.378.146 keping blangko maupun e-KTP yang sudah rusak dan invalid sejak 2011 hingga 2018 tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dalam tong besar.

“Pemusnahan massal secara terbuka ini dilakukan sesuai edaran dari Mendagri. Tujuannya adalah mencegah terulangnya e-KTP dibuang dan tercecer,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, di lokasi, Rabu, 19 Desember 2018.

Hadi menegaskan, pemusnahan e-KTP tersebut juga dilakukan serentak di setiap daerah di seluruh Indonesia. “Ini seluruh indonesia, sesuai edaran kemendagri yang keluar sejak seminggu lalu. Jika masih ada yang tercecer lagi maka ada oknum,” kata Hadi. Pemusnahan e-KTP tersebut turut disaksikan oleh berbagai pihak termasuk Bareskrim Mabes Polri.

Advertising
Advertising

Baca: Pengakuan Dinas Dukcapil DKI Soal Temuan E-KTP Dalam Karung

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan e-KTP yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pelaporan yang kini sudah dimasukkan ke dalam gudang Kemendagri.

“Kalau di daerah beragam, ada yang 16 ribu keping, 1000, hingga 10 keping. Ini masih direkap, dan daerah masih terus melakukan pelaporan,” kata Zudan.

Dia mengatakan, pemusnahan ini harus dilakukan secara massal hingga tidak ada lagi e-KTP rusak dan invalid yang masih tersimpan.

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

8 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

8 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

15 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

19 hari lalu

Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

25 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

36 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

37 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

37 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.

Baca Selengkapnya