JK Beri Penghargaan untuk Pejabat yang Terapkan Zona Integritas

Reporter

Friski Riana

Senin, 10 Desember 2018 13:27 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Pemberian Apresiasi dan Penganugrahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2018 di Hotel Sultan Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. Foto: KIP Setwapres

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan penghargaan kepada tujuh pemimpin yang telah menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya. "Saya ingin menyampaikan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada para menteri dan pejabat yang menerima penghargaan karena Zona Integritas akan dicapai dari kementerian dan lembaga masing-masing," kata JK di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.

Tujuh orang itu adalah Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bachtiar Ali, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Perindustrian yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemenperin Harris Munandar, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Kepolisian RI yang diwakili Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto.

Baca: Pengusaha Beri Gratifikasi ke Pejabat, JK ...

Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wakil Menlu Abdurchaman Facher. Keduanya dinilai telah mendorong pembangunan Zona Integritas di instansi yang dipimpinnya.

JK mengatakan hal ini penting untuk menjadi tauladan dan contoh bagi semua lembaga yang lain bahwa bukan hanya korupsi yang selalu dibicarakan, tetapi banyak juga yang dicapai untuk memperbaiki layanan pemerintahan kepada masyarakat.

Advertising
Advertising

Baca: Temui JK, Erick Thohir Lapor Inasgoc Hemat Anggaran Asian Games ...

Menpan RB Syafruddin mengatakan pemberian penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi kementeriannya terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Tahun ini, kata Syafruddin, dari 205 unit kerja yang berhasil membangun zona integritas, lima unit kerja di antaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Sedangkan 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Simak: JK: Penggeledahan Bos PLN oleh KPK Terlalu ...

Hasil itu diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada 2018. Menurut dia, angka itu meningkat hampir 88,4 persen dibanding tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, dengan 71 di antaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

10 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

1 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

3 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

4 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya