Baca: PSI Datangi Gedung DPR Tuntut Transparansi Anggaran

Sebelumnya, sejumlah kader PSI yang menamakan "Tim Bersih-Bersih DPR" mendatangi gedung parlemen beberapa waktu lalu. Mereka menuntut transparansi anggaran DPR. PSI juga mengkritik dikitnya jumlah peraturan yang disahkan DPR periode 2014-2019.

Salah satu kader PSI, Rian Ernest, mengatakan pihaknya menilai DPR periode 2014-2019 bekerja secara tidak efisien. Hal itu, kata dia, terlihat dari jumlah Undang-Undang yang disahkan DPR. Padahal anggaran DPR RI untuk 2018 melonjak menjadi Rp 5,7 triliun dari yang sebelumnya Rp 4,2 triliun pada 2017.

Baca: Disebut Golkar Energi Negatif Buat Jokowi, Ini Respons PSI

"Kasarnya, dengan anggaran Rp 4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 undang-undang. Dengan tambahan biayaRp 1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja," katanya.

Namun, Sarmuji mengatakan keberhasilan pengesahan undang-undang tak hanya bergantung pada DPR, karena pembahasan perundangan juga melibatkan pemerintah. Dia mengatakan banyak pengesahan undang-undang tertunda karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah. "Sebut saja undang-undang larangan minuman alkohol atau UU tembakau," kata dia.

Selain itu, Sarmuji mengatakan tugas DPR juga bukan hanya membuat undang-undang. DPR, kata dia, juga harus melakukan rapat pengawasan kinerja pemerintah. "Rapat pengawasan terhadap kinerja pemerintah bagian tak terpisahkan dari proses memantau impelentasi peraturan perundangan," kata dia.