PSI Datangi Gedung DPR Tuntut Transparansi Anggaran

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest memenuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai pelapor terkait video Potong Bebek Angsa PKI Fadli Zon, di Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta Pusat, Jumat 12 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendatangi gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 7 Desember 2018. Mereka mendatangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Baca: Politikus PSI Minta Bawaslu Awasi Reuni Akbar 212

Menurut Sigit Widodo, salah satu kader PSI yang datang, DPR merupakan salah satu badan publik yang wajib membuka akses informasi publik, baik secara aktif tanpa permohonan maupun pasif atas permohonan masyarakat.

"Permintaan membuka penggunaan anggaran DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Sigit kepada wartawan di kompleks Senayan.

Rian Ernest, kader PSI yang juga datang di lokasi, mengatakan pihaknya menilai DPR periode 2014-2019 bekerja secara tidak efisien. Buruknya kinerja DPR RI tahun ini, kata dia, tak beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. "Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR-Rl. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU," ujar Rian.

Baca: Prabowo Bicara Korupsi Stadium 4, Sekjen PSI: Soeharto Simbol KKN

Rian menuturkan anggaran DPR RI untuk 2018 melonjak menjadi Rp 5,7 triliun dari yang sebelumnya Rp 4,2 triliun pada 2017. Anggaran yang demikian, menurut Rian, tak efisien jika dibandingkan Undang-Undang yang dihasilkan DPR.

"Kasarnya, dengan anggaran Rp 4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 undang-undang. Dengan tambahan biayaRp 1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja," katanya.

Rian berujar timnya yang menamakan diri 'PSI Bersih-bersih DPR' sudah mengungkap modus penghamburan uang rakyat oleh DPR. Menurut dia, salah satu penghamburan itu adalah akibat kunjungan kerja yang tak transparan dan tak wajib dipertanggungjawabkan.

"Karena itu, hari ini tim 'PSI Bersih-bersih DPR' meminta DPR-RI untuk membuka anggaran dan laporan seluruh kunjungan kerja di masa reses maupun di luar masa reses di dalam dan luar negeri. PSI juga meminta agar DPR-Rl membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU," ujarnya






Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

5 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

8 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

8 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

11 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

14 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

15 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

15 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Deklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres, PSI Ungkap Alasan Tak Dukung Anies Baswedan

1 hari lalu

Deklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres, PSI Ungkap Alasan Tak Dukung Anies Baswedan

PSI menilai Ganjar Pranowo sesuai dengan nilai dasar mereka sementara Anies Baswedan tidak.


PSI Usung Ganjar Pranowo - Yenny Wahid di Pilpres 2024

1 hari lalu

PSI Usung Ganjar Pranowo - Yenny Wahid di Pilpres 2024

Kata Grace, Ganjar adalah calon terbaik, karena memiliki visi kebangsaan dan kebhinekaan yang sama dengan perjuangan PSI.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.