Selasa, 11 Desember 2018

PSI Datangi Gedung DPR Tuntut Transparansi Anggaran

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest memenuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai pelapor terkait video Potong Bebek Angsa PKI Fadli Zon, di Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta Pusat, Jumat 12 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest memenuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai pelapor terkait video Potong Bebek Angsa PKI Fadli Zon, di Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta Pusat, Jumat 12 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendatangi gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 7 Desember 2018. Mereka mendatangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

    Baca: Politikus PSI Minta Bawaslu Awasi Reuni Akbar 212

    Menurut Sigit Widodo, salah satu kader PSI yang datang, DPR merupakan salah satu badan publik yang wajib membuka akses informasi publik, baik secara aktif tanpa permohonan maupun pasif atas permohonan masyarakat.

    "Permintaan membuka penggunaan anggaran DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Sigit kepada wartawan di kompleks Senayan.

    Rian Ernest, kader PSI yang juga datang di lokasi, mengatakan pihaknya menilai DPR periode 2014-2019 bekerja secara tidak efisien. Buruknya kinerja DPR RI tahun ini, kata dia, tak beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. "Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR-Rl. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU," ujar Rian.

    Baca: Prabowo Bicara Korupsi Stadium 4, Sekjen PSI: Soeharto Simbol KKN

    Rian menuturkan anggaran DPR RI untuk 2018 melonjak menjadi Rp 5,7 triliun dari yang sebelumnya Rp 4,2 triliun pada 2017. Anggaran yang demikian, menurut Rian, tak efisien jika dibandingkan Undang-Undang yang dihasilkan DPR.

    "Kasarnya, dengan anggaran Rp 4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 undang-undang. Dengan tambahan biayaRp 1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja," katanya.

    Rian berujar timnya yang menamakan diri 'PSI Bersih-bersih DPR' sudah mengungkap modus penghamburan uang rakyat oleh DPR. Menurut dia, salah satu penghamburan itu adalah akibat kunjungan kerja yang tak transparan dan tak wajib dipertanggungjawabkan.

    "Karena itu, hari ini tim 'PSI Bersih-bersih DPR' meminta DPR-RI untuk membuka anggaran dan laporan seluruh kunjungan kerja di masa reses maupun di luar masa reses di dalam dan luar negeri. PSI juga meminta agar DPR-Rl membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU," ujarnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.