Setelah Penyerangan,TNI - Polri Kawal Khusus Proyek Trans Papua

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 8 Desember 2018 13:03 WIB

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (kiri) berbincang dengan keluarga korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat serah terima jenazah di hanggar Avco Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat, 7 Desember 2018. Sebanyak sembilan jenazah korban penembakan KKB di Nduga diserahterimakan ke pihak keluarga. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pembangunan jembatan penghubung Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, bakal dilanjutkan setelah kondisi di daerah tersebut aman. TNI dan kepolisian akan membentuk tim keamanan bersama untuk mengawal proses pembangunan infrastruktur di wilayah itu.

Baca: Soal Penembakan di Papua, Polri: Negara Tak Boleh Kalah

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan bahwa tim bersama akan mengawal pekerja dan fasilitas proyek, serta mendekati masyarakat setempat. Ia menargetkan pekerjaan pembangunan jembatan—termasuk di Yigi—bisa kembali dimulai. “Insya Allah dalam waktu sepekan ke depan akan dilaksanakan kembali,” kata Hadi, Jumat, 7 Desember 2018.

Pengawalan terhadap pekerja proyek Jalan Trans Papua selama ini telah dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus Papua. Satuan itu terdiri atas personel Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Papua, Komando Daerah Militer Cenderawasih, serta Markas Besar TNI. Tim ini dibentuk sekitar enam bulan lalu dengan tugas mengamankan pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, serta tugas sosial lain. Tim berisikan 3.500 personel dan masa tugasnya diperpanjang hingga Pemilu 2019.

Sejak proyek Trans Papua dipercepat pada 2015, setidaknya ada dua kali penyerangan oleh kelompok bersenjata yang menyebabkan lima pekerja tewas. Akhir pekan lalu, setidaknya 16 pekerja proyek pembangunan jembatan di Distrik Yigi terbunuh karena ditembak kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Egianus Kogoya.

Baca: Kritik Jokowi Soal Tol Papua, Natallius: Soeharto Saja Tak Berani

Wakil Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih, Letnan Kolonel Infanteri Dax Sianturi, mengatakan pengawalan terhadap pekerja Trans Papua akan dioptimalkan. Selama ini pengerjaan proyek jembatan penghubung Trans Papua tidak dikawal melekat oleh tentara karena belum ada kerja sama dengan perusahaan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Tapi pekerjanya tetap diwajibkan melapor ke pos jaga terdekat kalau keluar-masuk,” kata Dax. Pengawalan melekat selama ini hanya dilaksanakan untuk pembangunan jalan. Ke depan, prosedur yang sama akan berlaku untuk seluruh proyek infrastruktur pemerintah di Papua.

Advertising
Advertising

Sekretaris Perusahaan PT Istaka Karya (Persero), Yudi Kristanto, mengakui proyek jembatan di Yigi tidak dikawal tentara secara terus-menerus. Meski begitu, ia mengimbuhkan, pekerja Istaka memiliki standar operasi selama bertugas di pedalaman Papua, misalnya pekerja diharuskan menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat serta tentara yang ditugaskan di sekitar lokasi pekerjaan.

INDRI MAULIDAR | AHMAD FAIZ | RYAN DWIKY ANGGRIAWAN

Berita terkait

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

31 menit lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

32 menit lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Bentrok TPNPB-OPM vs TNI-Polri di Intan Jaya, SD Dibakar Hingga Warga Pogapa Diusir

3 jam lalu

5 Fakta Bentrok TPNPB-OPM vs TNI-Polri di Intan Jaya, SD Dibakar Hingga Warga Pogapa Diusir

TPNPB-OPM mengaku bertanggung jawab atas pembakaran SD Inpres Pogapa di Distrik Homeyo, Intan Jaya pada Rabu lalu,

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

6 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kondisi Paniai Usai TPNPB-OPM Serang Patroli TNI, Kapolres: Relatif Aman

7 jam lalu

Kondisi Paniai Usai TPNPB-OPM Serang Patroli TNI, Kapolres: Relatif Aman

Kapolres Paniai mengatakan, warga kampung Bibida yang sempat mengungsi saat baku tembak OPM dan TNI, sudah pulang ke rumah.

Baca Selengkapnya

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

10 jam lalu

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

Polda Papua menyatakan situasi di Kabupaten Paniai kembali aman paska penembakan OPM terhadap anggota TNI yang berpatroli.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

21 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

22 jam lalu

Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya