Fahri Hamzah Nilai Janji PKS soal Pajak Motor Tak Didasari Kajian

Senin, 26 November 2018 14:50 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Mei 2018 TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai wacana penghapusan pajak kendaraan sepeda motor dan pemberlakuan surat izin mengemudi seumur hidup yang digaungkan Partai Keadilan Sejahtera tak memiliki dasar. Fahri mengkritik, usulan ini tak didasarkan kajian terlebih dulu.

Baca: Polri Jawab PKS Soal SIM Seumur Hidup dan Motor Bebas Pajak

"Kajiannya justru (jumlah pengguna) motor itu harus dikurangi," ujar Fahri kepada wartawan di kompleks gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 November 2018.

Wacana yang lantas akan diusulkan menjadi rancangan undang-undang ini mulanya dicetuskan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf. Almuzzammil mengatakan langkah PKS menghapus pajak kendaraan bermotor dan memberlakukan SIM seumur hidup ini penting untuk kepentingan masyarakat kelas bawah.

Apalagi, Almuzzammil menilai, pajak kendaraan bermotor tidak signifikan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Janji PKS lantas akan ditepati bila partai tersebut menang dalam Pemilu 2019.

Advertising
Advertising

Baca: PKS: Pidato Prabowo Lulusan SMA Cuma Jadi Tukang Ojek Tak Negatif

Fahri menduga janji itu hanya bertujuan untuk mendongkrak popularitas PKS. Namun, ujar Fahri, caranya justru keliru. Sebab, wacana PKS ini tak sejalan dengan langkah pemerintah memajukan peradaban. Negara yang maju, ujar dia, seperti Singapura, justru sudah meminimalisasi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

Salah satu cara yang diterapkan Singapura ialah dengan menetapkan harga pajak yang tinggi. Fahri juga menilai, majunya sebuah negara ditandai dengan peradaban transportasi massal yang membaik. Bukan dengan menjamurnya jumlah kendaraan sepeda motor.

Bila pajak jenis sepeda motor dihapus, Fahri menduga akan terjadi peningkatan jumlah penggunanya. Hal ini pun malah berisiko terhadap peningkatan jumlah kecelakaan. Ia menyebut, 76 persen kecelakaan berasal dari kendaraan sepeda motor. "Jadi motor ini sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan di tambah jumlahnya," ucapnya.

Berita terkait

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

34 menit lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

1 jam lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

8 jam lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

13 jam lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

14 jam lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

18 jam lalu

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

Kota Depok sampai saat ini dinilai masih krisis calon pemimpin. Apalagi untuk melawan dominasi PKS dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

19 jam lalu

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

Bursa calon gubernur Daerah Khusus Jakarta dari PKS mulai ramai. Salah satunya Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

19 jam lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

20 jam lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

1 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya