TEMPO Interaktif, Solo:Wilayah eks Karesidenan Surakarta hanya memiliki hutan seluas 7 persen dari total wilayah daratannya. Luasan hutan tersebut jauh dari yang diminta undang-undang.Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Surakarta, Haruna Aji Wibawa, mengatakan kemungkinan banjir tetap akan terjadi selama daerah tidak mampu menambah luasan hutan. "Hutan di Karesidenan Surakarta hanya sekitar 33 ribu hektare," ujarnya, Jumat (4/12).Wilayah Karesidenan Surakarta terdiri dari tujuh kabupaten/kota meliputi Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen dan Boyolali. Hampir seluruh wilayah ini, kecuali Boyolali, dilewati aliran Sungai Bengawan Solo, yang pekan lalu meluap dan menyebabkan ribuan rumah warga terendam banjir.Penyebab banjir disebut-sebut karena kegagalan Waduk Gajah Mungkur mengendalikan aliran Bengawan Solo akibat sedimentasi waduk tersebut. Selain itu, Bengawan Solo juga mengalami pendangkalan sehingga debitnya meluap ke mana-mana.Haruna mengatakan 33 ribu hektare lahan hutan tersebut milik Perhutani. Menurut dia, dari lahan seluas itu masih ada sekitar 600 lahan yang masih memerlukan penghijauan karena tanamannya masih jarang dan nyaris gundul. Tahun 2008, diharapkan lahan itu bisa diisi sehingga tidak ada lahan yang kosong. "Gundul 100 persen sebenarnya tidak, karena masih ada tanaman yang baru tumbuh tetapi masih jarang-jarang," kata dia.Imron Rosyid
Berita terkait
Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi
1 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
2 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaGapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024
3 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.
Baca SelengkapnyaSawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu
3 hari lalu
Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca SelengkapnyaKebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan
3 hari lalu
Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan
3 hari lalu
Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.
Baca Selengkapnya12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
3 hari lalu
Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.
Baca Selengkapnya22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
3 hari lalu
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca SelengkapnyaPolemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga
36 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Baca Selengkapnya365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
36 hari lalu
Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.
Baca Selengkapnya
