Kubu Jokowi Kawal Khusus Pendataan DPT di DKI dan Jawa Barat

Reporter

Vindry Florentin

Editor

Amirullah

Jumat, 16 November 2018 21:15 WIB

Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi berjabat tangan dengan calon wakil presiden Maruf Amin, Jusuf Kalla, dan Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Erick Thohir di Posko Cemara, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf akan mengawal secara khusus perbaikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Tim tak ingin kecolongan.

Baca: Pegawai Honorer Sebut Tawaran PPPK Jokowi Menambah Sakit Hati

"Kami (akan mengawal) sangat serius, detail, nanti dengan partai koalisi di Jawa Barat dan Jakarta, karena angka pertambahannya cukup signifikan," kata Wakil Direktur Departemen Saksi TKN Jokowi-Maruf, I Gusti Putu Artha, Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2018.

Putu mengatakan penyelenggara pemilu harus menjelaskan penyebab DPT hasil perbaikan di kedua wilayah tersebut bertambah banyak. Di Jakarta Barat, misalnya, KPU mencatat total pemilih berdasarkan DPT perbaikan saat ini sebanyak 1.738.644 jiwa. Jumlahnya meningkat sebanyak 74.939 jiwa dari data sebelumnya sebanyak 1.663.705 jiwa.

Jika tak dijelaskan, dia khawatir ada kesalahan politis. Putu bercermin dari kejadian di Pilkada DKI Jakarta. Dia menemukan pemilih yang terdaftar di Pilpres 2014 rata-rata tidak terdaftar di Pilkada DKI Jakarta. Saat putaran kedua Pilkada DKI, Putu mengaku menyaksikan langsung terdapat 30 pemilih tidak masuk daftar di Jakarta Barat. "Saya meyakini itu ada kerja kerja politik di level bawah, yang men-check out mereka sebagai pemilih," ujarnya.

Baca: Kata Kubu Jokowi, Arah Koalisi Kubu Prabowo Makin Tak Jelas

Putu juga meminta KPU menyelesaikan masalah sistem teknologi informasi (IT) dalam perbaikan data DPT. Sebelumnya, KPU menyatakan DPT DKI Jakarta terkendala masalah IT. "Kenapa kemudian menjadi terlambat, padahal ini daerah episentrum yang dari sisi IT seharusnya tidak ada masalah," ujarnya.

DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan dua dari enam provinsi yang belum selesai dihitung jumlah pemilihnya. Provinsi lainnya adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. KPU memutuskan untuk memperpanjang masa pemutakhiran DPT hingga 15 Desember 2018.

Dari 28 provinsi yang sudah selesai didata, KPU mencatat ada 141.412.533 pemilih. Jumlah itu terdiri dari 70.586.944 pemilih laki-laki dan 70.825.549 pemilih perempuan.

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

8 jam lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

11 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

14 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

14 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

14 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

18 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

18 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

19 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

23 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya