Tim Prabowo Akan Laporkan Bupati Boyolali ke Polisi dan Bawaslu

Senin, 5 November 2018 15:47 WIB

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (keempat kiri), bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno (keempat kanan), Presiden PKS Sohibul Iman (ketiga kiri), Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon (kedua kiri), Ketua DPP PAN Yandri Susanto (ketiga kanan), dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (kedua kanan) berfoto bersama sembari berjabat tangan saat memberikan keterangan pers mengenai pandangan kondisi perekonomian bangsa saat ini di Rumah Kertanegara, Jakarta, 7 September 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto mengatakan tim advokasi akan melaporkan Bupati Boyolali Seno Samudro dan orang-orang yang dinilai melontarkan ujaran kebencian ke kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Yandri mengatakan pelaporan itu terkait ucapan-ucapan yang memaki Prabowo saat aksi Save Tampang Boyolali yang berlangsung Ahad, 4 November 2018.

Baca: Tim Prabowo Protes Orasi Bupati di Aksi Save Tampang Boyolali

"Orang-orang yang sok membela orang Boyolali, justru katakan kata-kata tidak pantas, terutama Bupati Boyolali yang katakan Prabowo ***, itu lebih tendensius dan ujaran kebencian, dan kami akan laporkan itu pada kepolisian," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 November 2018.

Yandri mengatakan makian Seno itu sangat tidak pantas diucapkan, apalagi oleh pejabat publik. Dia menilai omongan tersebut amat merugikan Prabowo sebagai calon presiden.

Pernyataan Seno yang dipermasalahkan ini terlontar saat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berorasi dalam aksi Save Tampang Boyolali. Melalui video yang beredar, Seno mengucapkan nama binatang yang identik dengan makian setelah nama Prabowo.

Baca: Tim Prabowo Duga Ada 3 Pelanggaran di Aksi Save Tampang Boyolali

Seno melontarkan umpatan itu sebagai simpulan atas aksi masyarakat Boyolali yang digelar hari tersebut. "Ekspresi dari masing-masing penjuru Boyolali dalam forum Boyolali bermartabat ini menyampaikan ekspresinya, nek tak simpulke sak kalimat kira-kira ya pada karepe Prabowo ***," kata Seno dikutip dari video di kanal Youtube DoubleVIRAL Channel. Jika diterjemahkan, "kalau saya simpulkan satu kalimat kira-kira sama maksudnya, Prabowo (kata binatang).

Advertising
Advertising

Sebelumnya, beredar video pidato Prabowo saat menghadiri peresmian Badan Pemenangan Daerah Boyolali. Prabowo sedang berbicara tentang kemiskinan sebelum mengucapkan soal tampang Boyolali.

Prabowo mengabsen tiga nama hotel bintang lima di Ibu Kota. Setelah itu, ia mengatakan bahwa ejaannya sulit hingga masyarakat saja tak mampu mengucapkannya. Prabowo lantas berseloroh bila audiensnya saat itu masuk hotel mewah, mereka akan diusir.

Baca juga: Paguyuban Batalkan Jumpa Pers soal Tampang Boyolali di Hotel

"Karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Betul?" tanya Prabowo. Peserta kampanye terdengar tertawa.

Yandri mengatakan, tim advokasi badan pemenangan yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad juga akan melaporkan orang-orang yang menyunting video pidato Prabowo hingga dianggap merendahkan orang Boyolali. Dia mengklaim, jika didengarkan secara utuh, isi pidato Prabowo sama sekali tak berniat merendahkan.

"Justru bangkitkan orang Boyolali, enggak boleh miskin dan enggak boleh terpinggirkan," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

Berita terkait

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

40 menit lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

13 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

16 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

17 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

17 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya