INFO NASIONAL - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mendapatkan kucuran alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 4,3 triliun pada 2019. Hal itu diketahui saat rapat kerja (raker) Komisi V DPR RI untuk membahas penetapan alokasi anggaran menurut fungsi dan program kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN 2019, sesuai pembahasan Badan Anggaran DPR RI di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018 lalu.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo usai menghadiri raker dengan Komisi V menyampaikan, bahwa Kemendes PDTT bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V di antaranya yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas, telah sepakat apa yang ditetapkan terkait alokasi RAPBN 2019 yang telah dibahas oleh Banggar DPR RI.

"Kami dari Kemendes setuju dengan alokasi anggaran yang telah dibahas Banggar tersebut. Alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan tidak mengalami perubahan dari apa yang telah disepakati bersama oleh Komisi V DPR RI," katanya.

Menteri Eko mengaku, bahwa pagu anggaran sebesar Rp 4,3 triliun tersebut, sudah cukup bagi Kemendes PDTT untuk dimanfaatkan kementeriannya dalam menjalankan program-program terkait fungsi dan tugasnya.

"Fungsi kita kan lebih banyak koordinatif dan pendampingan. Tapi sebagian besar untuk pendampingan. Yang dikoordinasi apa? Pengelolaan dana desa, program-program dari beberapa kementerian yang berhubungan dengan desa, dan investasi swasta di desa. Jadi menurut saya, anggaran sebesar ini sudah cukup karena sudah kita sepakati bersama," tuturnya.

Tidak hanya itu, Mendes PDTT juga menilai bahwa pagu anggaran yang diterima oleh kementeriannya cukup, karena yang terpenting anggaran dana desa pada 2019 telah ditambah dari Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun.

"Kalau kita lihat, yang penting dana desanya ditambah. Saya juga senang sekali kalau tahun ini ada kesepakatan dengan dunia usaha untuk kerja sama dengan sejumlah daerah yang nilainya hampir Rp 60 triliun. Selain itu, kita juga dibantu program-program dari kementerian lainnya yang nilainya juga Rp 60 triliun. Yang jelas, kita akan komit untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati. Mudah-mudahan kita mendapatkan dukungan dari pelaksanaannya," kata Menteri Eko. (*)