KPK: Bupati Cirebon Kepala Daerah ke-100 Terjerat Kasus Korupsi

Reporter

Taufiq Siddiq

Kamis, 25 Oktober 2018 22:23 WIB

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjadi kepala daerah ke-100 yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi sejak lembaga antirasuah berdiri.

"Kami sangat menyesalkan masih terjadinya praktik suap oleh kepala daerah. Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-100 yang pernah kami proses selama KPK berdiri," ujar wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis 25 Oktober 2018.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

Sedangkan sepanjang 2018, tutur Alex, Bupati Cirebon menjadi kepala daerah ke-19 yang diproses oleh KPK lantaran tersandung dalam kasus korupsi.

Sunjaya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu malam. KPK menduga ada pemberian uang kepada Sunjaya sebagai bupati terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di pemerintahan Cirebon.

Alex menyebutkan dalam OTT itu penyidik menyita uang senilai Rp 352 juta dan bukti setoran ke rekening penampung milik Sunjaya yang diatasnamakan orang lain senilai Rp 6,4 miliar.

Simak: OTT Cirebon, KPK Ciduk 7 Orang dan Sita Uang Serta Bukti Transfer

Menurut Alex upaya pencegahan tindakan korupsi oleh KPK telah dilakukan, seperti di sektor penganggaran dan perencanaan, hingga pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Namun, kata dia, hal itu hanyalah sistem. Saat ada kongkalikong oleh penyelenggara negara, maka sebagus apa pun sistem akan tetap bisa direkayasa.

Pada pekan lalu, KPK juga telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. Neneng tersandung kasus dugaan penerima suap dalam proses perizinan proyek Meikarta. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan komitmen pemerintah daerah juga harus digalakan lagi agar melakukan pencegahan tindakan korupsi di internal pemerintahan, agar setelah Bupati Cirebon tidak makin banyak kepala daerah yang dicokok KPK.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

7 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

9 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

17 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya