12 Tempat yang Digeledah KPK dalam Kasus Dugaan Suap Meikarta

Jumat, 19 Oktober 2018 05:32 WIB

Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa, 16 Oktober 2018. KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. ANTARA/Risky Andrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah belasan tempat dalam proses penyidikan kasus dugaan suap proyek Meikarta. "Sampai sore ini telah dilakukan penggeledahan di sekitar 12 tempat," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis 18 Oktober 2018.

Baca: Suap Meikarta, KPK Sita Rp 100 Juta dari Rumah Bupati Bekasi

Penggeledahan dilakukan menyusul penetapan tersangka terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas terkait suap izin Meikarta. KPK menyangka Neneng cs menerima komitmen fee Rp 13 miliar dari Direktur Operasional Billy Sindoro dan sejumlahnya bawahannya untuk memuluskan proses perizinan proyek Meikarta.

KPK melakukan penggeledahan mulai dari kantor dinas di Kabupaten Bekasi hingga rumah pemilik Lippo Group James Riady. KPK menduga terdapat bukti-bukti terkait kasus ini di tempat yang digeledah. Berikut adalah daftar 12 tempat tersebut:

1. Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi

Advertising
Advertising

KPK menggeledah Dinas PUPR Bekasi sebanyak dua kali. Kantor ini digeledah KPK pada 14 Oktober dan 17 Oktober 2018. Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

2. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu digeledah KPK pada 17 Oktober 2018. dari penggeledahan di DPMPTSP sejauh ini disita sejumlah dokumen terkait perizinan Meikarta. Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati diterapkan menjadi tersangka pemberi suap.

3. Kantor Lippo Group

KPK menggeledah kantor Lippo di Gedung Matahari Tower, Tangerang pada 17 Oktober 2018.

4. Rumah Bupati Bekasi

KPK menggeledah rumah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Bekasi pada 17 Oktober. Dari lokasi KPK menyita duit Rp 100 juta dalam pecahan mata uang Rupiah dan Yuan.

<!--more-->

5. Kantor Bupati Bekasi

Selain menggeledah rumahnya, komisi antirasuah juga menggeledah kantor Neneng pada 17 Oktober 2018.

6. Rumah Billy Sindoro

Rumah bos Lippo Group Billy Sindoro digeledah KPK pada 16 Oktober 2018 malam.

7. Apartemen Trivium Terrace

KPK menggeledah apartemen tersebut pada 18 Oktober 2018. KPK menyatakan penggeledahan terkait PT Lippo Cikarang.

8. Rumah James Riady

Rumah pemilik Lippo Group ini digeledah pada 18 Oktober 2018. Belum diketahui barang sitaan yang diambil KPK dan keterkaitan James dalam kasus ini.

<!--more-->

9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

Kantor dinas ini digeledah pada 18 Oktober 2018.

10. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi

KPK menggeledah markas pasukan pemadam api ini pada 18 Oktober 2018. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahar menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini.

11. Hotel Antero Cikarang

KPK menggeledah Hotel Antero di Cikarang pada 18 Oktober 2018. KPK menyatakan penggeledahan terkait PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha Lippo Group yang menggarap Meikarta. Sebelumnya, PT MSU menyatakan akan kooperatif dengan KPK.

12. Kantor PT Lippo Cikarang

Kantor PT Lippo Cikarang digeledah KPK dalam pengembangan perkara siap Meikarta ini pada 18 Oktober 2018.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

58 menit lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

3 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

11 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

23 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya