Peluru Nyasar di DPR, PDIP Usulkan Lapangan Perbakin Ditutup

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 18 Oktober 2018 16:13 WIB

Dari kiri: Eva Sundari, Darul Siska, Junisab Akbar dan Alvin Lie, memberi penjelasan tentang masalah pembangunan gedung baru DPR, di Jakarta, (4/4). ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PDIP, Eva Sundari mengusulkan lapangan tembak Perbakin Senayan ditutup jika terbukti peluru nyasar ke gedung DPR memang berasal dari aktivitas latihan tembak di sana. Adapun jarak lapangan tembak Perbakin ke gedung DPR adalah 400 meter.

Baca: Peluru Nyasar DPR, Polisi Temukan Bekas Tembakan di 5 Lokasi Ini

"Kami masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Kalau memang terbukti peluru itu dari aktivitas tembak- menembak di sana. Perbakin harus ditutup dan dipindahkan ke tempat lain," ujar Eva Sundari saat ditemui usai menghadiri sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta pada Kamis, 18 Oktober 2018.

Peristiwa peluru nyasar di sejumlah ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, masih diusut oleh kepolisian. Hari ini, Kamis, 18 Oktober 2018, DPR menggelar rapat gabungan dengan Polri. Hasil rapat itu memutuskan DPR akan meminta Sekretariat Negara menutup lapangan tembak Perbakin Senayan. Selanjutnya, DPR akan membahas keputusan rapat tersebut dengan Setneg.

Baca: Anggota DPR Ini Pertanyakan Klaim Polisi Soal Peluru Nyasar

Berdasarkan hasil penyisiran Polda Metro Jaya di gedung DPR pada hari ini, polisi menemukan enam lokasi yang diduga menjadi arah tembak peluru nyasar. Sejumlah ruangan itu adalah di lantai 13 di ruangan 1313, lantai 16 ruangan 1601, lantai 10 ruangan 1008, lantai 9 ruangan 915, di lantai 20 dan lantai enam. Lokasi terakhir di Lantai 6, merupakan ruangan kerja anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

13 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

15 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

1 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya