Anggota DPR Ini Pertanyakan Klaim Polisi Soal Peluru Nyasar

Anggota kepolisian memasuki ruangan yang terkena peluru nyasar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. Irjen Setyo Wasisto mengatakan, saat ini kepolisian sudah mengantongi identitas penembak tersebut. Kata dia, penembak berinisial I itu merupakan anggota Perbakin Tangerang Selatan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Wenny Warouw mempertanyakan klaim polisi bahwa peluru yang menembus ruangannya adalah peluru yang tersasar dari Lapangan Tembak Senayan. Purnawirawan Brigadir Jenderal Polisi ini mengatakan polisi tak semestinya membuat klaim seperti itu.

"Enggak boleh polisi mempercepat cerita seperti itu. Enggak boleh," kata Wenny kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

Baca: Peluru Nyasar yang Menembus Gedung DPR Kaliber 9 Milimeter

Wenny mengatakan polisi harus memeriksa proyektil peluru di Laboratorium Forensik dan jenis senjata api, serta keterangan dari penembak terlebih dulu sebelum membuat kesimpulan. Menurut dia, keterangan yang disampaikan kepolisian sebelum pemeriksaan rampung itu mengesankan polisi tak profesional. "Jangan bilang ini nyasar, itu enggak boleh, seolah-olah itu menghilangkan jejak, jangan dong," ujar politikus Partai Gerindra.

Peluru menembus ruangan Wenny Warouw di lantai 16 dan Bambang Heri Purnomo di lantai 13 gedung Nusantara I kompleks DPR. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan peluru itu jenis kaliber 9 milimeter dari pistol yang diduga jenis Glock.

Wenny mempertanyakan keterangan itu. Mantan jenderal polisi ini mengaku tak yakin kaliber dan pistol yang digunakan bisa menjangkau jarak ketinggian lantai ruangannya dan Heri. "Kalau pistol ndak mungkin, menurut saya ya, saya kan bekas pemegang pistol juga. Masa pelurunya seperti itu, ada yang satu pecah ada yang tidak pecah," kata Wenny.

Baca: Ketua DPR Minta Pengelola Lapangan Tembak Benahi Sistem Keamanan






Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

29 menit lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

16 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

4 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

4 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

4 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.