TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin (Jokowi - Ma'ruf), Hasto Kristiyanto, berpedapat tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam forum IMF bukanlah sebuah kampanye. "Kampanye itu kan dilakukan oleh tim kampanye, ada permintaan mencoblos," kata Hasto, Kamis, 18 Oktober 2018.

Baca: PAN: Pose Satu Jari Luhut dan Sri Mulyani di IMF Adalah Kampanye

Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan kampanye dalam forum internasional. Pada Ahad malam lalu di Bali, Luhut mengacungkan salam satu jari di depan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur IMF Christine Lagarde. Adapun Sri Mulyani mengatakan satu jari itu untuk Joko Widodo dan dua jari untuk Prabowo Subianto. Maka kedua tamu internasional itu mengacungkan salam satu jari.

Hasto mengatakan pose jari yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani ini tidak termasuk dalam ajakan kampanye. Menurut dia, pose jari ini dapat bermakna banyak hal. "Namanya pose jari seperti itu bisa memuji, orang berisik juga pose jari gitu bisa menyuruh diam," katanya.

Di sisi lain, Hasto juga mengatakan rakyat dapat menilai apakah pose Luhut dan Sri Mulyani itu dikatakan menyalahgunakan wewenang sebagai menteri. Selain itu, menurut dia, pelaporan Luhut dan Sri Mulyani ini merupakan hal yang tidak prinsipil. "Ya tapi menurut saya proses hukum silakan berjalan, kami hormati," kata dia.

Simak juga: Prabowo Belum Masif Kampanye, Gerindra Bantah karena Logistik

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan kubu Prabowo Subianto tetap menilai Luhut dan Sri Mulyani telah menyalahgunakan wewenang. Menurut dia, upaya kampanye Luhut dan Sri Mulyani ini tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat. Ia menilai, seharusnya seorang pejabat berperilaku netral dalam forum kenegaraan. "Pejabat itu seharusnya mampu membedakan tempatnya kampanye dan membedakan tempatnya bekerja untuk pemerintahan," ujar Riza.