KontraS: Pernyataan Jokowi Soal PKI Sudah Tidak Relevan

Jumat, 5 Oktober 2018 17:24 WIB

Presiden Jokowi nonton bareng film G30 S PKI di Makorem, Bogor, 29 september 2017. Foto istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma berpendapat pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menyinggung masalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pidatonya di peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI), sudah tidak tepat lagi. "Itu malah menimbulkan masalah," kata Feri di kantornya, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

Baca: Saat Jokowi Ajak TNI Berantas Komunisme dan Warisan PKI

Feri menuturkan PKI telah berakhir puluhan tahun lalu. Sebagai partai, PKI tak mungkin muncul lagi. Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia pasti tidak akan mengizinkan pembentukan partai tersebut lantaran ideologinya tidak sesuai dengan ideologi Indonesia.

Jika bicara ideologi, Feri mencatat tak ada bukti komunisme masih hidup. Dalam Ketetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dituliskan mengenai larangan terhadap ideologi Marxisme, komunisme, dan Leninisme.

Selain itu, Feri melihat ada sesat pikir dalam memandang PKI. Partai tersebut masih dicap bersalah atas gerakan 30 September sehingga mereka ditumpas sampai ke akar-akarnya. Adapun sejumlah data justru menunjuk TNI Angkatan Darat sebagai dalang dalam peristiwa tersebut.

Advertising
Advertising

Menurut Feri, Jokowi seharusnya meluruskan anggapan terkait dengan PKI lebih dulu sebelum menyatakan ingin memberantas PKI dan komunisme. Dia menyarankan pemerintah mengungkap kebenaran terkait dengan kasus 1965-1966. "Dalam hal apa PKI melakukan kejahatan? Siapa korbannya?" ujarnya. Perdebatan mengenai PKI bisa diselesaikan dengan pengungkapan kebenaran tersebut.

Feri mengatakan Jokowi terpengaruh isu tersebut. PKI dan komunisme selalu dimunculkan menjelang agenda politik. Isu tersebut, menurut dia, berpotensi memecah belah bangsa. Kemunculan isu tersebut juga membuat penegakan hukum dan pemenuhan hak korban peristiwa 1965-1966 makin jauh.

Presiden Jokowi mengajak TNI memberantas ideologi komunisme dan warisan PKI saat menghadiri upacara HUT TNI ke-73 di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 5 Oktober 2018. "Sebagai panglima tertinggi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, tugas saya adalah bersama saudara-saudara menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bersama-sama saudara-saudara melawan ideologi lain selain Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya," ucapnya.

Simak juga: Jokowi di HUT TNI ke-73: Tugas Saya Memberantas Warisan PKI

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan tugas utama personel TNI adalah memegang teguh sumpah prajurit demi menjadikan TNI makin profesional. TNI yang profesional mendukung demokrasi dan pembangunan nasional serta memegang teguh prinsip politik negara, seperti perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Dia juga meminta TNI waspada terhadap segala upaya yang merongrong NKRI dan Pancasila, baik dari dalam maupun luar negeri.

Berita terkait

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

45 menit lalu

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

Ketua FPI menyinggung peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin. Berikut kilas balik peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

1 jam lalu

Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Ketua FPI Muhammad bin Husein Alatas menyinggung soal peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

4 jam lalu

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

Sehari usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Jokowi bertemu dengan paslon Pilkada Solo Respati Ardi-Astrid Widayani.

Baca Selengkapnya

Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

5 jam lalu

Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

Jokowi mengatakan setiap paslon memiliki visi-misi yang sesuai dengan keinginan mereka.

Baca Selengkapnya

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

11 jam lalu

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.

Baca Selengkapnya

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

12 jam lalu

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,8 persen atau unggul 0,7 persen dari rivalnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Baca Selengkapnya

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

13 jam lalu

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

13 jam lalu

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Politikus Golkar Dave Laksono mengklaim dukungan KIM plus untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta tetap solid.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

13 jam lalu

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

14 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya